Kali Asinan di Survei BBWSBS, Bupati YES Usulkan Normalisasi dan Pembangunan Break Water
Sejak
Selasa (18/5) Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) menerjunkan
timnya untuk melakukan survey lapangan di Kali Asinan Kecamatan Brondong. Hal tersebut
disampaikan oleh Kepala BBWSBS Agus Rudyanto saat menemui Bupati YES di Ruang
Bupati Lamongan, Rabu (19/5).
Disampaikan
olehnya, bahwa dari kemarin bahkan sampai hari ini masih dilakukan survey
lapangan di Kali Asinan untuk dilakukan review desai Break Water di PPN
Brondong yang telah dibbangun sejak tahun 2014 tersebut.
“Jadi
sampai dengan hari ini survey masih dilakaukan. Survei dilakukan untuk mengukur
ketinggian gelombang, arus gelombang dan sampel sedimentasi yang mengendap pada
kolam tambat labuh PPN Brondong. Hasil survey ini nantinya digunakan sebagai
review apa yang akan dilakukan mendatang,” Ungkap Agus Rudyanto.
Menurutnya
pengukuran arus dan ketinggian gelombang akan menjadi dasar data pembangunan
Break Water selanjutnya. Sedangkan sampel sedimen yang mengendap akan bisa
melihat potensi sedimen darimana yang mengendap apakah dari sungai atau arus
gelombang.
Hal
tersebut disambut baik oleh Bupati YES yang saat itu didampingi oleh Kepala
Bappeda dan Plt Kepala PU SDA Lamongan.
Menurut
Bupati YES hal ini memang harus dilakukan karena luapan Kali Asinan ini
merupakan banjir rutin tahunan di pintura yang menghambat operasional armada
kapal nelayan dan aktivitas kenelayanan masyarakat pintura.
“Luapan
Kali Asinan ini membuat aliran tidak lancer dikarenakan terjadi pendangkalan,
sampah kapal serta aliran sungai yang berbelok pada muara sungai menghambat
laju aliran sungai,” Jelas Bupati YES.
Oleh
karena itu Bupati YES mengirimkan surat kepada Kementrian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat untuk mendukung pengerukan Kolam Tambat Labuh PPN Brondong,
Normalisasi pada Muara Kali Asinan, Pembangunan Break Water serta Pendangkalan
dan peninggian lampu mercusuar.
Hal
ini menurut Bupati YES juga sesuai dengan aduan masyarakat yang diterima selama
ini. Bupati YES berharap persoalan ini segera dapat diselesaikan dengan bantuan
Kementrian PUPR sehingga masyarakat khususnya nelayan dapat beraktivitas sedia
kala.”(PROKOPIM)