Arsip Artikel
Tingkatkan Investasi, Menuju Birokrasi Berkelas Dunia, Ini Langkah Strategis Pencegahan Korupsi Ala Bupati Yes
Pencapaian Kabupaten Lamongan sebagai peringkat pertama tiga tahun bertutut-turut di tingkat Propinsi Jawa Timur dalam Capaian Monitoring Centre for Prevention (MCP) sebagai monitoring dan evaluasi progres rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi pemerintah daerah, Bupati kebangggan Lamongan, Bupati Yes berkesempatan menjadi narasumber acara Membangun Budaya Anti Morupsi dan Integritas antara Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha di Jawa Timur dalam rangka Hari Antikorupsi Sedunia Tahun 2021 di Hotel Double Three Surabaya, Senin (29/11). Pada kesempatan tersebut Bupati Yes menyampaikan bahwa terdapat empat area titik rawan korupsi di dalam birokrasi yakni perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi, serta optimalisasi retribusidan pajak daerah. “Diperlukan langkah strategis pencegahan korupsi pada empat titik tersebu. Di Kabupaten Lamongan telah membuat prioritas program dan telah diterapkan pada e-panning dan e-budgeting yang menggunakan pendekatan crosscutting dalam pencapaian visi dan misi pada perencanaan dan penganggarannya. Perencanaan hingga penentuan pemenang lelang juga telah dilakukan oleh Tim Pokja dan berbasis aplikasi digitas dengan SDM yang telah mengikuti diklat untuk pengadaan barang dan jasa,” ungkap Bupati Yes. Dilanjutkan oleh Bupati Yes peningkatan kualitas pelayanan publik dan iklim investasi pun dilakukan dengan memberikan kemudahan perijinan bagi pengguna layanan melalui aplikasi system pelayanan perijinan online dan mandiri, serta penerapan online single submission risk based approach atau perijinan daring terpadu dengan pendekatan perijinan berbasis resiko. Manajemen aset juga dilaksanakan dengan pembuatan aplikasi e-aset serta pembuatan regulasi pengelolaan aset. “Optimalisasi retribusi dan pajak daerah melalui peningkatan basis data perpajakan, peningkatan efektivitas penagihan dan pemeriksaan pajak dan pengembangan inovasi seperti pelayanan PBB keliling, aplikasi e-BPHTB dan SiPalin (aplikasi pendapatan online),” imbuh Bupati Yes. Tak hanya langkah strategis pencegahan korupsi saja, Bupati Yes juga membangun budaya kerja yang agile dan berintegritas melalui manajemen sumberdaya manusia, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas, penataan tata laksana dan manajemen perubahan. “Role model budaya kerja berintegritas menggunakan mindset agile squad. Apa saja midnsetnya yakni proses dilakukan untuk menciptakan hasil bukan penghambat, shared objectives dan kolaborasi lintas fungsi, squad didefinisikan oleh hasil bukan disiplin, hasil kerja yang akuntabel, changeable, adaptif, responsive dan cara kerja dalam unit-unit yang mandiri dan less hierarchical,” tutur Bupati Yes. Hal senada juga diutarakan Kasatgas Direktorat III Koordinasi Supervisi KPK RI Edi Suryanto yang juga hadir menjadi narasumber dalam webinar tersebut, beliau mengungkapkan dalam upaya menciptakan budaya anti korupsi di lingkungan birokrasi tidak hanya komitmen pimpinan namun didukung dengan sisitem tatakelola yang terintegrasi. “Kunci keberhasilan pencegahan korupsi di daerah tidak hanya membutuhkan komitmen pimpinan daerah saja, tapi juga integritas ASN, didukung dengan sistem tatakelola yang terintegrasi, pengawasan yang memadai, reward and punishment, serta partisipasi aktif publik dan steakholder salah satunya melalui KAD ini,” pungkasnya. Webinar dalam rangkaian acara memperingati Hari Anti Korupsi Dunia (Hakordia) 2021 tersebut juga menghadirkan Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Wakil Ketua Kadin Jatim MT Junaedy, dan Ketua KAD Jatim Reswanda T. Ade sebagai narasumber.
Selengkapnya
HUT Ke-50 KORPRI, ASN Harus Bertransformasi
Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang diperingati seriap tanggal 29 November, merupakan momen penting bagi setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memperkuat spirit dan patriotisme, sehingga dapat berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara. Serangkaian acara untuk memperingati HUT ke-50 Korpri telah dilakukan di Kabupaten Lamongan. Puncaknya, HUT Korpri di Kabupaten Lamongan dimulai dengan ziarah taman makam pahlawan dan dilanjutkan dengan peringatan secara virtual, Senin (29/11), di Pendopo Lokatantra Kabupaten Lamongan. Wakil Bupati Lamongan Abdul Rouf didampingi Sekda Kab. Lamongan Moh. Nalikan hadir untuk mendengarkan instruksi Presiden Joko Widodo.Disampaikan Presiden Jokowi, terdapat beberapa hal yang harus dipedomani oleh seluruh ASN di Indonesia. Hal yang harus dijadikan pedoman tersebut yakni, ASN harus memiliki nilai dasar yang sama yaitu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat dan memegang teguh core value ASN BerAKHLAK; melakukan terobosan dan inovasi, menghindari kerumitan dan menerapkan e-government untuk meningkatkan kecepatan dan kredibilitas pelayanan.Selain itu, ASN harus membangun dan memperkokoh integritas ASN, menciptakan birokrasi yang transparan dan bersih dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Juga memperkuat peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mewujudkan cita-cita Indonesia maju."Pengabdian setiap anggota Korpri tidak boleh berhenti. Ekspektasi masyarakat semakin tinggi, tantangan perubahan juga semakin kompleks, berbagai tantangan baru bisa muncul tanpa terduga. Menghadapi semua tantangan ini, Korpri harus terus bertransformasi memperkokoh sikap melayani menjadi abdi masyarakat, abdi negara, terus berinovasi dan mengembangkan cara kerja baru yang lebih efisien. Terus beradaptasi dengan perkembangan IPTEK, memberi solusi dengan cepat dan jitu, sehingga dirasakan kehadirannya oleh masyarakat," ajak Presiden Jokowi.Mempedomani instruksi yang disampaikan Presiden RI, Wabup Rouf mengajak semua ASN Lamongan untuk dapat lebih berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan negara dengan memperbaiki pelayanan terhadap masyarakat. Selain itu juga bertransformasi dan bergerak menuju digital government."Mempedomani apa yang telah disampaikan Presiden Jokowi, kita sebagai abdi negara harus terus mengupayakan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, bertransformasi mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang pesat. Agar tidak tertinggal maka kita harus turut bergerak cepat, membenahi segala kekurangan,vuntuk lamongan yang sejahtera dan Indonesia yang maju," ajak Wabup Rouf.Pada kesempatan yang sama, Sekda Lamongan Moh. Nalikan mengajak untuk mengimplementasikan tema HUT Ke-50 Korpri, yakni ASN bersatu, Korpri tangguh, Indonesia maju. "Kita harapkan, momen hari Korpri ini kita kuatkan pada pemikiran kita, terhadap kinerja kita, kerja keras kita, bersama, bersatu, untuk mebangun Lamongan," tambahnya.
Selengkapnya
Penguatan Peran Pesantren Melalui OPOP Bangkitkan Ekonomi Lamongan
Untuk kembali membangkitkan ekonomi yang sempat terpuruk sebagai akibat dari pandemi, Kabupaten Lamongan telah melakukan berbagai upaya baik itu melalui gerakan #ayoditumbasi, #ayobeliproduklamongan, #ayodolannanglamongan, juga melalui penguatan peran ekonomi pesantren dengan mendukung program Gubernur Jawa Timur yakni OPOP (One Pesantren One Product).OPOP merupakan program yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis pondok pesantren melalui pemberdayaan santri (santripreneur), pesantren (pesantrenpreneur), dan alumni pondok pesantren (sosiopreneur).Di Kabupaten Lamongan sendiri terdapat kurang lebih 20 pondok pesantren dengan jumlah produk sekitar 40 jenis yang telah masuk dalam program OPOP Jawa Timur. Bupati Lamongan Yuhronur Efendi berharap program ini akan dapat terus berkembang dan diikuti oleh seluruh pondok pesantren yang ada di Lamongan yang jumlahnya 198 pondok (jumlah yang terdata secara resmi)."Melalui program OPOP ini harapannya lapangan pekerjaan akan dapat terbuka, utamanya untuk lingkungan pesantren. Selain itu juga, program ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berbasis pondok pesantren melalui pemberdayaan santri, pesantren, dan alumni pondok pesantren," ucap Bupati Yes.Dalam upaya penguatan ekonomi melalui peran pesantren, Lamongan turut serta dalam OPOP Expo 2021 yang digelar pada 26-28 November di Icon Mall Gresik. Expo yang diikuti oleh 33 stand dari OPD provinsi Jatim, pemerintah kabupaten/kota, BUMN, BUMD, BUMS, perguruan tinggi, koperasi pondok pesantren, dan alumni pondok pesantren ini bertujuan untuk mempromosikan program unggulan santripreneur, pesantrenpreneur, dan sosiopreneur pada buyer potensial baik di dalam maupun di luar negeri.Pada OPOP Expo 2021 ini, 4 pondok pesantren di Lamongan turut serta berpartisipasi dengan memamerkan 14 jenis produk. Dalam kesempatan tersebut, Kabupaten Lamongan juga memperoleh penghargaan dari Gubernur Jawa Timur atas kerjasamanya dalam mewujudkan Nawa Bhakti Satya melalui Jawa Timur berdaya dalam program OPOP."Alhamdulillah, senang sekali Lamongan bisa menjadi bagian yang turut memberikan kontribusi dalam mendukung program OPOP ini. Selain membawa pengalaman dan pengetahuan untuk mengembangkan ekonomi melalui pesantren agar lebih produktif, memperluas market dengan promosi pada potensial buyer, juga memperoleh penghargaan. Semoga kedepannya OPOP di Lamongan dapat terus berkembang dan meningkat. Jadi pesantren berdaya, masyarakat sejahtera," pungkas Pak Yes.OPOP dengan target 1000 pesantren pada tahun 2023 ini baru diikuti sebanyak 550 pesantren, dengan produk unggulan yang terdiri dari makanan minuman, fashion, handycraft, panen organik, perkebunan, peternakan, perikanan, kopi, wisata halal, dan teknologi informasi.
Selengkapnya
Kontribusi Organisasi Wujudkan Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan
Bupati Lamongan Yuhronur Efendi berkesempatan langsung hadir dalam acara Musyawarah Daerah (MUSDA) Ke-IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kabupaten Lamongan masa bakti 2021-2026 yang diselenggarakan di Aula Al-karim Kecamatan Sugio, Minggu (28/11). Pada kesempatan tersebut Bupati Yes mengungkapkan apresiasinya atas kontribusi dan sinergitas seluruh organisasi di Kabupaten Lamongan tak terkecuali LDII sebagai lembaga dakwah yang berperan aktif dalam mendukung pemerintah dalam mencapai cita-cita bersama. "Dalam mewujudkan kejayaan Lamongan yang berkeadilan, pemerintah tidak dapat sendirian, perlu kehadiran, peran serta dan kontribusi segenap organisasi di dalam mencapai cita-cita itu. Karena untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin butuh kolaborasi seluruh pihak, " tutur Bupati Yes saat membuka Musda. Lebih lanjut Bupati Yes mengungkapkan dalam menjalankan kolaborasi, seluruh elemen masyarakat dapat menjalankan perannya masing-masing namun tetap perpegang teguh pada visi dan misi Kabupaten Lamongan. "Dalam menjalankan pemerintahan yang modern, pemerintahan yang incredible, pemerintahan yang diterima kuncinya pemerintahan harus kolaboratif. Kolaborasi seluruh elemen masyarakat, baik itu oraganisasi-organisasi, akademisi, wirausahawan, komunitas termasuk juga media masa, semuanya harus kolaborasi melalui berbagai peranan dalam memulihkan kembali sosial- ekonomi yang sempat terkontrasi akibat dampak pandemi," Imbuhnya. Bupati Yes juga berharap LDII turut mensosialisasikan kepada masyarakat agar bijak dalam mengakses digitalisasi. "Digitalisasi teknologi informasi memang sangat penting. Namun kita juga harus bijak memilih informasi yang positif sehingga meminimalisir dampak negatif, " tambahnya.Menindaklanjuti harapan Bupati Yes, Ketua LDII Lamongan, Agus Yudi mengungkapkan melalui penguatan delapan kluster pengabdian yang dibahas dalam MUSDA Ke ini merupakan wujud kontribusi LDII untuk Lamongan."Melalui penguatan 8 kluster pengabdian kami di bidang wawasan kebangsaan, bidang keagamaan, bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang pangan dan lingkungan hidup, bidang kesehatan, bidang teknologi digital dan bidang energi baru terbarukan yang semuanya ini tentu tidak luput dari dukungan kami terhadap terwujudnya visi misi Kabupaten Lamongan, " Pungkasnya. Hadir pula dalam kesempatan tersebut Ketua DPW LDII Jatim, Moch Amrodji Konawi yang turut mengapresiasi sinergitas Pemerintah Kabupaten Lamongan atas dukungan terhadap kontribusi LDII untuk bersama-sama mengabdi dalam mewujudkan kejayaan Lamongan seperti yang di cita-cita kan.
Selengkapnya
Miliki Perahu Tradisional Ijon-ijon, Lamongan Upayakan Hak Paten ICH
Setelah sebelumnya budaya Mendhak Sangring dari Tlemang ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia (Intangible Cultural Heritage atau ICH), kali ini Kabupaten Lamongan sedang berada pada tahap pengajuan penetapan ICH untuk perahu tradisional ijon-ijon.Perahu Ijon-ijon merupakan perahu khas Lamongan tepatnya Desa Kandangsemangkon Kecamatan Paciran, yang proses pembuatannya diperoleh secara turun-temurun. Perahu ini memiliki fungsi untuk menangkap, menyimpan, menampung, mengangkut serta mendinginkan atau mengawetkan ikan.Oleh masyarakat daerahnya, perahu ini dikonotasikan sebagai perahu perempuan (wedok) dengan ciri inggi tumpul/papak dan badan gemuk. Terdapat simbol topeng, mata, alis, ukei/sanggul (gelung), mahkota (rambut), dan bunga.Di Desa Kandangsemangkon, galangan perahu tradisional ijon-ijon merupakan usaha non formal, tidak berbadan hukum, usaha personal, yang keahlian dan keterampilannya diperoleh secara otodidak, pengalaman empiric alami, dan turun-temurun. Tahapan produksinya juga berbeda dengan galangan di daerah lain, terutama cara pengkontruksian lambung dan pemasangan gading-gading.Perahu ini masih tetap diproduksi dan mampu bertahan hingga saat ini di Desa Kandangsemangkon karena lokasi galangan yang strategis, yakni di pinggir pesisir dan jalur jalan raya Daendels. Selain itu juga tersedianya alat komunikasi dan listrik, serta masih ditopang oleh keberadaan sumber daya manusianya (tukang pembuat perahu).Perahu Ijon-ijon sudah dikenal secara luas dan banyak diminati konsumen. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya pesanan dan minat masyarakat nelayan terhadap perahu tersebut.Bupati Yes, Sabtu (27/11) saat menutup festival budaya Desa Kandangsemangkon, mengaku sangat gembira dengan tetap dilestarikannya warisan budaya perahu Ijon-ijon. Selain itu, beliau juga mengungkapkan bahwa perahu ini telah diusulkan menjadi salah satu warisan budaya tak benda Indonesia ke Kemendikbud-Ristek (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi) RI."Perahu ijon-ijon ini sudah diusulkan ke Kemendikbud-Ristek. Mudah-mudahan ini segera diumumkan, supaya Ijon-ijon ini menjadi warisan budaya Paciran khususnya untuk masyarakat Desa Kandangsemangkon. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini diumumkan, dan salah satunya ijon-ijon ini masuk," kata Pak Yes.Ditambahkan Pak Yes, perahu ini merupakan budaya lokal yang harus dipatenkan dan dilestarikan. "Jika besok diumumkan perahu Ijon-ijon ini tidak masuk, maka akan terus kita usulkan lagi. Ini merupakan budaya lokal yang nanti bisa dipatenkan, sehingga menjadi milik masyarakat Kandangsemangkon dan menjadi kebanggaan untuk selanjutnya supaya terus dilestarikan kebudayaan ini, selama-lamanya masih ada, jadi menjadi kebudayaan lokal di masyarakat Kandangsemangkon Paciran," tambahnya.Festival budaya dan kolokium yang diselenggarakan Kelompok Pemaju Kebudayaan Desa Kandangsemangkon Kecamatan Paciran ini, menurut Camat Paciran Agus Hendrawan dianggap perlu untuk melestarikan budaya. "Kenapa sih Kandangsemangkon perlu mengadakan kegiatan ini? Karena ada peninggalan kebudayaan yang harus terus dilestarikan," tutur Agus.Selain itu diungkapkan Kepala Desa Kandangsemangkon Agus Mulyono, perahu ini merupakan peninggalan khas yang tidak bisa diakui oleh daerah lain. "Kami sudah mematenkan, jadi hak paten di Balai Pelestarian Cagar Budaya berupa perahu tradisional ijon-ijon, jadi Ijon-ijon itu tidak bisa diakui di desa lain, tidak bisa diakui oleh daerah lain, kecuali Lamongan dan Kandangsemangkon," terangnya.
Selengkapnya
Birokrasi Modern dan Kuat, Kunci Tingkatkan Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Masyarakat
Kolaborasi dalam membangun pemerintahan yang modern dan kuat menjadi urusan bersama, mulai dari pusat hingga pelosok daerah. Disampaikan Plt. Kepala BKN (Badan Kepegawaian Negara) Bima Haria Wibisana ketika memberikan penghargaan BKN Awards 2021, Jumat (26/11) di Gedung Negara Grahadi Surabaya, bahwa hanya negara-negara yang memiliki birokrasi yang modern dan kuat yang mampu memberikan pelayanan publik dan pembangunan kepada masyarakat.Bima Haria Wibisana mengungkapkan bahwa Indonesia berada pada peringkat 16 terkaya di dunia tapi kemakmurannya berada pada urutan 69, selain itu juga melakukan perubahan tapi perubahan tersebut tidak cukup cepat. Menurutnya untuk dapat memiliki birokrasi yang kuat, pembangunan kompetensi birokrasi di masing-masing daerah perlu dilakukan."Itu sedikit curhat saya yang bisa kita renungkan bersama, bagaimana kita ingin membangun kompetensi birokrasi di masing-masing daerah. Ini perlu kita lakukan agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan publik atau kesejahteraan yang lebih baik, karena tanpa itu kalau birokrasinya tidak kuat, tidak cerdas, maka pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakatnya akan sangat lambat untuk bisa ditingkatkan," kata Bima Haria Wibisana.Pada kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga menyampaikan bahwa perencanaan kompetensi bukan hanya perencanaan kepegawaian semata, tapi juga bisa memenuhi kebutuhan dari percepatan layanan, penentuan kualitas, dan bagaimana mengukur indikator kinerja yang harus semakin cepat pemenuhannya."Ini adalah bagian penting sesungguhnya, bagaimana kita membuat perencanaan kompetensi bukan perencanaan kepegawaian semata. Perencanaan kompetensi yang bisa memenuhi percepatan kebutuhan berbagai hal yang secara spesifik dibutuhkan untuk para ASN yang memasuki jabatan-jabatan fungsional," terang Khofifah.Menerima penghargaan BKN Awards 2021 dari Plt. Kepala BKN, Bupati Lamongan Yuhronur Effendi mengaku sangat bangga atas capaian yang diperoleh Kabupaten Lamongan dalam implementasi penilaian kinerjanya."Alhamdulillah Lamongan kembali menerima penghargaan. Kali ini Lamongan memperoleh penghargaan nasional yakni BKN Awards 2021 untuk kategori empat dari lima kategori yang ada, yakni implementasi penilaian kinerja, dan ini adalah yang pertama kali diperoleh Lamongan. Lamongan mendapatkan peringkat kedua nasional, dan peringkat pertama di Jawa Timur," terang Pak Yes.Pak Yes berharap, kedepannya perencanaan kompetensi maupun kepegawaian di Kabupaten Lamongan akan dapat terus meningkat dan menjadi lebih baik. "Kita perlu terus tingkatkan perencanaan kompetensi birokrasi maupun perencanaan kepegawaian di Kabupaten Lamongan. Membangun dan mengelola ASN yang berakhlak, produktif, inovatif, kreatif. Hal tersebut sangat perlu dilakukan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Lamongan," tambahnya.BKN Awards sendiri merupakan penghargaan yang diberikan kepada instansi pusat dan daerah atas partisipasinya dalam mengelola ASN. Tahun ini merupakan tahun ketujuh sejak BKN Awards diluncurkan pada tahun 2015, dengan tujuan untuk memacu kinerja kementerian/lembaga/daerah dalam melaksanakan 18 elemen penilaian indeks implementasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) manajemen ASN.Indeks implementasi NSPK dan manajemen ASN ini meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan; pengadaan ASN; pengangkatan ASN; pangkat; jabatan; pola karier; pengembangan karier ASN; mutasi; penilaian kinerja; penggajian, tunjangan, dan fasilitasi; penghargaan; disiplin; cuti; kode etik; pemberhentian; jaminan pensiun dan hari tua; pensiun; dan perlindungan.Penghargaan BKN Awards yang baru pertama kali diperoleh oleh Kabupaten Lamongan ini diberikan sebagai apresiasi atas dukungan dalam mengawal instansi pemerintah daerah di wilayah kerjanya, untuk melaporkan penilaian prestasi kerja PNS sebagaimana amanat undang-undang nomor 5 tahun 2014. Hal ini dalam rangka menjamin objektivitas pembinaan PNS berdasarkan sistem prestasi dan sistem karir.
Selengkapnya