RAPAT PARIPURNA DALAM RANGKA PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI ATAS RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015
Lamongan – DPRD Kabupaten Lamongan menggelar Rapat Paripurna pada selasa ( 14/06/2016). Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lamongan H.Sonhadji Zainudin, SE.MM membahas agenda tentang pemandangan umum Fraksi-Fraksi atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015. Dalam rapat tersebut nampak hadir Bupati H.Fadeli, SH, MM dan Wakil Bupati Lamongan Dra. Hj. Kartika Hidayati, MM, MHP serta Forum Pimpinan Daerah, Ketua dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah beserta jajaran SKPD, Sekertaris DPRD, dan Camat Se Kabupaten Lamongan.
Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi disampaikan oleh Juru Bicara masing-masing Fraksi antara Lain : Debby Kurniawan, S.Kom ( Demokrat), H. Ali Afandi (PKB), Drs. H. Darwoto, MM (PDI-P), H. Wiji, SE (PAN), H. Hasan Bisri ( Golkar), H.R Imam Mukhlisin, M.Pd.I ( Gerindra), Drs. Na’im, M.Ag (PPP).
Kesempatan pertama dibacakan oleh Fraksi Demokrat Debby Kurniawan. Dalam penjelasannya, Demokrat mengajak untuk mengangkat nama Lamongan agar menjadi daya tarik alternatif bagi wisatawan.
“ Potensi pendapatan sektor pariwisata yang saat ini masih bertumpu pada penerimaan pendapatan dari WBL, agar kedepan dapat dimulai langkah yang lebih kongkret guna menggali potensi destinasi wisata baru di Lamongan, untuk diangkat dan di Publish ke masyarakat umum, sekaligus sebagai salah satu alternatif pendapatan daerah. Salah satu potensi besar yang mampu dikembangkan di Kabupaten Lamongan adalah beragamnya tradisi budaya yang unik dan masih tumbuh subur sampai saat ini, ’’ Ucap Debby Kurniawan.
Sementara dari Fraksi PKB, H.Ali Afandi Menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Lamongan harus mendorong peningkatan kinerja dan kesesuaian Laporan Keuangan Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.
“Kualitas manajemen pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Lamongan terus dapat ditingkatkan, yang tentu saja disertai dengan peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan. Sehingga dari seluruh program yang dilaksanakan , diperoleh hasil yang sesuai sebagaimana yang diharapkan, bukan sekedar menghabiskan anggaran tanpa bisa membukukannya secara baik,’’ Kata Ali Afandi.
Dari Fraksi PDI-P menyampaikan rekomendasinya “untuk meningkatkan Rasio kemampuan Pendapatan Asli Daerah didalam membiayai keseluruhan belanja daerah, meningkatkan kemampuan BUMD sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah yang tidak membebani masyarakat, dan meningkatkan efisiensi anggaran Belanja Pegawai agar dicapai belanja Publik yang lebih besar,” Ujar H. Darwoto.
Dari fraksi PAN menyampaikan “ Terhadap menjamurnya usaha galian C, agar sebelum memberikan izin usaha galian C, Pemerintah Daerah dan pihak terkait melakukan kajian yang serius akan dampak lingkungan dan sosial ekonomi yang diakibatkan juga selektif dalam memilih dan menentukan lokasinya, sehingga mampu meminimalisir dampak lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat,” Ujar H. Wiji.
Dari fraksi Golkar menyampaikan “ Pemerintah Daerah supaya lebih cermat dan rasional dalam proses perencanaan. Momentum perubahan APBD 2016, kiranya bisa menjadi awal keseriusan perencanaan dan identifikasi pendapatan daerah khususnya pada Pos pendapatan Asli Daerah. Terkait belanja Daerah kami meminta adanya peningkatan realisasi belanja yang berkaitan langsung dengan masyarakat dan meminimalisir belanja yang tidak berkaitan langsung dengan masyarakat,” Ujar, H. Hasan Bisri.
Dari fraksi Gerindra menyampaikan “ fraksi Gerindra meminta agar alokasi APBD pada tahun-tahun berikutnya meningkatkan anggaran untuk Belanja Modal. Dan meminimalisir Belanja Operasional, Belanja Barang dan Jasa, menggingat alokasi anggaran tersebut menyumbang SILPA terbesar setiap tahunnya, disamping itu, alokasi APBD semacam itu kurang baik bagi percepatan pembangunan. Selain itu juga meminta kepada saudara Bupati agar menegur seluruh SKPD yang kinerja realisasi anggarannya rendah,” Ujar H.R. Imam Mukhlisin.
Sementara dari fraksi PPP menyampaikan “ fraksi PPP memberikan apresiasi terhadap kenaikan realisasi anggaran, walaupun demikian pendapatan asli daerah seharusnya masih bisa ditingkatkan lagi, karena setelah kami cermati pendapatan terbesar dari total pendapatan yaitu berasal dari pendapatan transfer pemerintah pusat, fraksi PPP berharap pendapatan asli daerah dari berbagai sektor agar lebih ditekankan lagi”. (Ans/Fz)