Arsip Artikel
KOMISI C MINTA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BUKA KEMBALI JEMBATAN TIMBANG
Berhentinya beroperasi jembatan Timbang memberikan dampak tersendiri bagi Infrastruktur jalan di Kabupaten Lamongan. pasalnya, banyak kendaraan bermuatan berat akan bebas melintas tanpa ada kontrol beban muatan. Ini akan berdampak pada semakin banyaknya infrastruktur jalan yang rusak. Untuk itu Peran kontrol muatan Jembatan Timbang mutlak diperlukan. Dengan adanya UU No 23 Tahun 2014 tentang penarikan kewenangan jembatan timbang ke Pusat mengharuskan untuk tutup sementara.Menyikapi hal tersebut, Komisi C DPRD Lamongan mendatangi langsung ke Kementrian Perhubungan terkait masalah tersebut. Dalam kunjungannya, Komisi C diterima langsung oleh Sekretaris Dirjen Perhubungan Darat Hindro Surahmat.Dalam penjelasannya, saat ini pembukaan jembatan timbang di wilayah jawa timur direncanakan di daerah Ngawi, Pasuruan, dan Tuban. Namun tempat yang belum strategis serta kondisi sarana dan prasarana yang belum memadai menjadi kendala bagi Kementrian untuk membuka jembatan timbang tersebut.Komisi C berharap agar Jembatan Timbang yang berhenti sementara bisa segara dioperasikan kembali mengingat dampak yang ditimbulkan akan menjadi lebih besar jika tidak segera di tindaklanjuti.
SelengkapnyaKOMISI B KONSULTASI KE KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN RI
Komisi B DPRD KaB.Lamongan pada Jumat (02/06/2017) konsultasi ke Kementrian Kelautan dan Perikanan RI terkait alat tangkap ikan. Dalam kunjungan kerja tersebut Komisi B di terima langsung oleh Lingga Prawitaningrum, S.Pi selaku Kasi tata kelola alat penangkapan ikan.Ketua Komisi B Saifuddin Zuhri Menyampaikan bahwa alat tangkap yang di perbolehkan saat ini cenderung membuat penghasilan nelayan menurun.“ Kami berharap Kementrian Kelautan dan Perikan RI dapat memberikan solusi terhadap masalah nelayan di lamongan yang cenderung penghasilan menurun karena banyak alat tangkap ikan yang dilarang penggunaanya sesuai Permen 71 Tahun 2016” UjarnyaSejalan dengan Syaifuddin Zuhri, Martin Masruro dan Nur Kholiq Anggota Komisi B juga menjelaskan bahwa pemerintah harus bisa melakukan pembinaan yang akurat dan dapat memberikan bantuan alat tangkap ikan yang tepat sehingga pendapatan nelayan dapat meningkatDalam kesempatan tersebut Lingga menjelaskan bahwa pemerintah akan memberikan penggantian alat tangkap ikan apabila telah memenuhi 3 kriteria yaitu, nelayan yang mempunyai kapal di bawah 10GT, memiliki kartu nelayan yang tergabung di KUB, dan memusnakan alat tangkap yang telah dimiliki sebelumnya.Berdasarkan data Pada Tahun 2016 Kabupaten Lamongan sebanyak 84 nelayan yang telah memenuhi kriteria dan di tahun 2017 Lamongan mengusulkan 1.026 untuk penggantian alat tangkap namun hanya 18 nelayan yang memenuhi syarat.
SelengkapnyaOPTIMALKAN FUNGSI PENGAWASAN,KOMISI A DPRD LAMONGAN TIMBA ILMU KE KOTA BATAM
Salah satu fungsi dibentuknya DPRD adalah mengontrol dan mengawasi jalannya Pemerintahan di daerah. Dengan demikian, sudah seharusnya anggota DPRD Propinsi, Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia, untuk meningkatkan perannya sebagai wakil rakyat yang secara aktif mengawasi jalannya Pemerintahan di daerah masing-masing dengan sebaik-baiknya.Agar fungsi pengawasan bisa lebih optimal, DPRD Lamongan melalui Alat Kelengkapannya bidang Pemerintahan dalam Komisi A memperbanyak refrensi untuk terus mengembangkan informasi terkait fungsi pengawasan untuk mengontrol jalannya Pemerintahan Daerah sehingga Visi yang di cita-citakan bisa terwujud secara nyata di Masyarakat. Untuk itu, Komisi A menimba Ilmu ke DPRD Kota Batam yang saat itu diterima oleh Drs. Taufiq selaku Kabag Protokoler, Humas dan Dokumentasi di Ruang Serba Guna.Dalam penjelasannya, Sekretariat DPRD Kota Batam tergabung dalam Mitra Kerja Komisi II Bidang Perekonomian. Terkait penyusunan Anggaran, setiap Alat Kelengkapan dalam Sekretariat DPRD mengusulkan rencana Anggarannya yang selanjutnya di rapatkan bersama-sama dengan Keempat Komisi. Dan untuk saat ini DPRD Kota Batam baru akan memproses Perda inisiatif. “Perda Produk Halal dan Higienis” Kata Drs. Taufiq saat menerima Kunjungan Komisi A DPRD Lamongan.
SelengkapnyaANTISIPASI KENAIKAN HARGA SEMBAKO, KOMISI B LAKUKAN SIDAK KE PASAR
Kenaikan harga bahan Pokok saat menjelang Lebaran seperti sudah menjadi hal yang lumrah di masyarakat, alasannya para pedagang biasanya kehabisan stok 3 hari sebelum lebaran. Tentu hal ini akan memberatkan masyarakat jika harga kebutuhan bahan pokok terus melonjak naik tanpa ada Kontrol dari Pemerintah Daerah. Untuk itu, Komisi B DPRD Lamongan terjun langsung ke beberapa Pasar di Kabupaten Lamongan kemarin (6/5/2017) siang memantau langsung harga kebutuhan bahan pokok masyarakat.Dalam sidak yang dilakukan oleh Komisi B, beberapa harga bahan kebutuhan pokok sudah mulai naik di Pasar Sidoharjo diantaranya Bawang Merah dan Bawang Putih serta Tomat. Namun, di Pasar Sukodadi harga kebutuhan tersebut justru turun dari harga yang ada di Pasar Sidoharjo. Sebagai pembanding, harga Tomat di Pasar Sidoharjo 10 ribu per Kilo, sedangkan di Pasar Sukodadi hanya 7 ribu. Sedangkan cabe rawit, harga berkisar 40 ribu perkilo dan cabe besar 24-25 ribu perkilo, namun harga di pasar Sukodadi harga Cabe rawit hanya berkisar 24-30 ribu dan Cabe besar 16-18 ribu. Untuk bawang putih harga dipasar Sidoharjo berkisar 45 Ribu perkilo sedangkan dipasar Sukodadi hanya 35 ribu.Dengan adanya kenaikan tersebut, Komisi B akan mengkoordinasikan dengan Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Lamongan. “Kami akan koordinasikan dengan Diskoperindag dan OPD terkait agar segera ada operasi Pasar murah untuk menekan lonjakan harga tersebut” Kata Ketua Komisi B Syaifudin Zuhri ketika selesai melakukan Sidaknya.
SelengkapnyaRAPAT PARIPURNA PENYAMPAIAN NOTA PENGANTAR PERTANGGUNGJAWABAN APBD 2016 KABUPATEN LAMONGAN
Lamongan- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan mengelar rapat Paripurna di Gedung DPRD Lamongan, Rabu ( 07/06/2017). Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian nota keuangan raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2016 disampaikan oleh wakil Bupati, Hj. Kartika Hidayati yang dipimpin oleh Ketua DPRD, H.Kaharudin, SH yang di dampingi oleh Wakil Ketua DPRD lainnya, serta dihadiri forkopimda dan Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.Mengawali sambutannya Wabub menyampaikan apresiasi kepada kabupaten lamongan yang mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Daerah (LKPD) Tahun 2016.Pada kesempatan itu, wabub menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Lamongan menyusun rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan berbasis akrual,yang diamanahkan dalam permendagri Nomor 64 tahun 2013 yang terdiri dari : laporan Realisasi Anggaran, laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih, Neraca, Laporan Operasional, laporan Arus Kas, Laporan perubahan Ekuitas dan catatan atas laporan keuagan.Laporan ini merupakan perwujudan dari kinerja atas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan, dan telah menjalani proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).Wabub Memaparkan, pendapatan daerah terealisasi sebesar 92,82 persen atau sebesar 2 triliun 719 milyar 31 juta 205 ribu 756 rupiah 84 sen.Sedangkan belanja daerah terealisasi sebesar 90,87 persen atau 2 trilyun 796 milyar 49 juta 237 ribu 222 rupiah 66 sen.Dari target defisit diperoleh realisasi sebesar 77 milyar 18 juta 31 ribu 465 rupiah 82 sen.Sedangkan untuk kinerja Pembiayaan , dari sisi penerimaan tercapai realisasi sebesar 214 milyar 85 juta 381 ribu 614 rupiah 62 sen, semaentara dari sisi pengeluaran pembiayaan tercapai realisasi sebesar 66 milyar 754 juta 994 ribu 668 rupiah 51 sen. Dengan demikian, maka pembiayaan netto tercatat sebesat 147 milyar 330 juta 386 ribu 946 rupiah 11 sen.
SelengkapnyaTUJUH FRAKSI SAMPAIKAN PANDANGAN UMUM TERHADAP LKPJ BUPATI TAHUN 2016
Lamongan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan mengelar rapat paripurna dalam rangka pandangan umum fraksi-fraksi terhadap raperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016.Paripurna dipimpin oleh wakil Ketua III H. Sonhadji Zainudin di ruang Paripurna Gedung DPRD Lamongan, yang dihadiri oleh Bupati dan wakil Bupati Lamongan, Pimpinan dan anggota DPRD Lamongan, Forkopimda, Pimpinan OPD dan Camat Se Kabupaten Lamongan, Pada Senin ( 12/06/2017).Juru Bicara Fraksi Demokrat Sarmadi S.Pd menyampaikan masukan agar menekankan pola penyelengaraan Pemerintah Daerah yang bernafaskan wirausaha atau re inventing goverment lebih dikembangkan di Kabupaten Lamongan, dan lebih meningkatkan kinerja BUMD sebagai salah satu indikator keberhasilan bentuk penyertaan modal pemerintah daerah.Fraksi PKB melalui juru Bicaranya H. Kasdono SE memandang bahwa surplus anggaran tahun 2016 tidak serta merta mengambarkan efisiensi pengelolaan keuangan yang sebenarnya. Hal ini ditunjukan dari penyumbang terbesar sisa belanja yang tidak terserap ada pada pos belanja pegawai.Fraksi PDI Perjuangan melaui Juru bicaranya H. Darwoto mendorong Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk memanfaatkan secara optimal semua pendapatan dan penerimaan untuk program-program prioritas yang vital untuk kepentingan langsung masyarakat.Fraksi PAN yang disampaikan oleh juru Bicaranya H. Wiji menyarankan Pemerintah Daerah melakukan peningkatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Oleh karenanya Pemerintah dan pihak terkait perlu melakukan kajian serius tentang potensi-potensi ekonomi yang perlu dikembangkan.Fraksi Golkar yang di sampaikan oleh H. Hasan Bisri meminta kepada Pemerintah Daerah untuk rasional dalam proses perencanaan khususnya dalam mengali potensi pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah. Meminta kepada Pemerintah Daerah dalam Proses Perencanaan belanja daerah baik itu belanja barang dan jasa maupun belanja modal, berharap untuk memperhatikan beberapa rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI sehingga beberapa kekurangan tidak terulang ditahun yang akan datang.Fraksi Gerindra yang disampaikan oleh Juru Bicaranya H. Srinoto, SE menyarankan adanya perbaikan pada perencanaan anggaran pada belanja barang dan jasa dan menekan tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan berharap lebih mendetail laporan pertanggung jawaban Bupati atas pelaksanaan APBD Tahun 2016.Fraksi PPP yang disampaikan M.Samsuri,SH, S.Pd selaku juru bicara mengharapkan agar adanya kebijakan pendidikan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat karena selama ini permasalahan pendidikan di Kabupaten Lamongan yaitu mahalnya biaya PSB dan SPP di sejumlah sekolah Negeri khususnya di perkotaan sehingga masih banyak anak-anak putus sekolah.
Selengkapnya