SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Arsip Artikel

INGIN PEMBANGUNAN TEPAT WAKTU, KOMISI C LAKUKAN SIDAK

Lamongan – Jumat (8/12/2017), Komisi C DPRD Kab. Lamongan melakukan sidak ke sejumlah proyek. Menurut Ujik Silvian, sidak dilakukan untuk memantau pencapaian progres. “Apa sudah sesuai dengan perkiraan atau molor,” ujar Wakil Ketua Komisi.Proyek pengurukan gedung Dinas Tanaman Pangan Holtikulturan dan Perkebunan mengalami sedikit keterlambatan. komisi C juga memberi catatan penting agar pengurukan bebas dari sisa bongkaran dan bahan yang dapat mempengaruhi hasil urukan.Kondisi tembok penahan tanah Jembatan Mengkuli juga diperkirakan akan mengalami keterlambatan. komisi C menyarankan agar dilakukan penambahan tenaga profesional demi kelancaran dan selesai tepat waktu.Pada proyek rehab tribun utara dan pelebaran pemeliharaan berlara ruas jalan DEKET – Soko diperkirakan dapat selesai tepat waktu. Selain itu kondisi fisik dan kualitas sudah sempurna sesuai dengan perencanaan.

Selengkapnya
OPTIMALKAN TPI, KOMISI B LAWATAN KE REMBANG

Lamongan – Demi optimalisasi Peandapatan Asli Daerah dari Tempat Pelelangan Ikan, Komisi B DPRD Kab. lamongan melakukan lawatan ke Pemerintah Kab. Rembang, Jumat (15/12/2017).Menurut Ketua DPRD Kab. Lamongan, Kaharudin, kunjungan ini berkaitan dengan diberlakukannya Peraturan Menteri no. 71 Tahun 2016.“Isi peraturan salah satunya tentang larangan menggunakan alat tangkap seine nets dan cantrang bagi nelayan,” jelasnya.Kunjungan Komisi B diterima langsung oleh Suparman, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. Suparman menjelaskan keadaan nelayan di Rembang.Rembang memiliki panjang garis pantai seluas 63,5 km2. “Saat ini, kami memiliki nelayan sebanyak 24 ribu yang mampu menghasilkan produksi sebesar 65 juta kg/tahun. Nilainya mencapai 485 milyar,” jelasnya.Pelarangan alat tangkap berdampak pada turunnya produksi surimi atau pasta ikan . 5 perusahaan surimi berskala ekspor terpaksa tutup karena kekurangan bahan baku. Pengangguran juga ikut bertambah.Kontribusi PAD di sektor perikanan ikut turun. Dimana pada tahun 2016 sebesar 14 milyar, pada tahun 2017 turun menjadi 13 milyar.Terkait larangan tersebut, Pemkab Rembang melakukan beberapa hal. Antara lain sosialisasi dengan BBPI (Balai Besar Penangkapan Ikan) Semarang, koordinasi dengan pihak Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. “selain itu, Kami memasilitasi perijinan serta peemberian layanan ijin bagi nelayan,” terangnya.Saifuddin Zuhri, Ketua Komisi B berharap dengan adanya kunjungan mampu memberikan referensi untuk mengoptimalkan PAD dari sektor TPI.”Kami ingin agar Lamongan juga memiliki perda yang mengatur tentang TPI agar PAD Lamongan menigkat,” imbuhnya.

Selengkapnya
KEMBANGKAN PARIWISATA, KOMISI D BELAJAR KE PEMKOT YOGYAKARTA

Komisi D DPRD Lamongan bertekad untuk membangun bidang kepariwisataan secara maksimal di Kabupaten Lamongan. Komisi D Jumat (15/12/2017) melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Yogyakarta guna mendapatkan informasi terkait pengembangan pembangunan bidang Pariwisata. Yang diterima oleh Sdr.Yetty Martanti, S.Sos, MM selaku kabid Pengembangan dan pemasaran pariwisata.Menurut Sdr. Yetty Martanti PAD Kota Yogyakarta dari sektor pariwisata tahun 2016 sebesar 120 M. Untuk mengembangkan destinasi pariwisata, Pemkot saat ini mempuinyai program  pengembangan kampung wisata dengan menonjolkan kerajinanya masing-masing, selain itu untuk mengembangkan ekonomi kreatif setiap bulan ada even Yogya kreatif yang dilaknasanakan setiap minggu ke 3. Dalam pengembangann kampung wisata Pemkot membuat kesepakatan dari masyarakat dan komitmen dari dinas untuk memfasilitasi ( tumbuh, kembang dan mandiri ).Terkait tentang payung hukum pemkot Yogyakarta sudah menerbitkan dua peraturan pariwisata yaitu RIPARDA Kota Yogyakarta 2015-2025 dan Perda Nomer 4 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Pariwisata.“Program-Program Pengembangan pariwisata di Kota Yogyakarta sangat Bagus, kedepannya semoga Lamongan juga dapat memaksimalkan potensi pariwisata yang ada “ ujar Sarmadi Sekretaris Komisi D, Politisi Fraksi Demokrat.

Selengkapnya
KOMISI III DPRD KABUPATEN PROBOLINGGO, INGIN MENSEJAHTERAHKAN MASYARAKAT , LEWAT INFRASTRUKTUR JALAN DAN KESEHATAN

Komisi III DPRD Kabupaten Probolinggo yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Sdr.Zulfikar Imawan saat ini (18/12/2017) melakukan Kunjungan Kerja ke Kantor DPRD Kabupaten Lamongan. Dan diterima oleh Sekretaris Komisi C DPRD Kabupaten Lamongan Sdr.H.Ali Afandi, Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Lamongan Sdr.Agus Sulistyo Rekso Negoro,S.Hut dan Sdr.H.Srinoto,SE. Kunjungan Kerja  ini terkait tentang kebijakan penganggaran Program-Program Prioritas Pembangunan Fisik dan Sosial pada Anggaran 2018.Kunjungan Kerja ini membahas pembangunan yang bekerja sama dengan pihak ketiga meskipun penawaran rendah, tetap harus sesuai aturan perencanaan dan pelaksanaan. Dan harus ada kerjasama dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk menindak lanjuti dengan cermat agar tidak ada penawaran yang berbeda karena Kabupaten Lamongan menerapkan mutu baik. Teknik kualitas Infrastruktur pembangunan. Dalam pembangunan Infrastruktur jalan, PU Bina Marga Kabupaten Lamongan menerapkan sistem Beton Betulang yang sesuai dengan perencanaan. Anggota DPRD Kabupaten Lamongan harus mengawasi semua pembangunan yang ada , termasuk peran aktif dari Dinas terkait.Kunjungan kerja ini juga mendalami ilmu terkait Kesehatan, BPJS golongan tidak mampu, Pemerintah Kabupaten Lamongan Menyediakan Bantuan Dana berupa Fasilitas Rawat Inap Gratis Bagi yang tidak mampu. Untuk mengurangi angka kematian bagi penderita penyakit Kronis. Pihak RSUD Kabupaten Lamongan juga melakukan kerja sama dengan Rumah Sakit Swasta yaitu RS.Dr Soetomo surabaya dan RS bagian pelayanan Kesehatan Airlangga. Pihak Dinas Kesahatan terus berupaya melakukan yang terbaik untuk penderita Bebas Pasang dengan menerapkan kegiatan positif sesuai kemampuan, yaitu menerapkan kemampuan belajar menenun dan melatih belajar mensablon bagi penderita bebas pasung. Pemerintah Kabupaten Lamongan juga membahas Terkait biaya cukai untuk Fasilitas sarana dan Prasarana menyediakan alat khusus untuk penyakit dalam (paru-paru), bagi penderita jantung Koroner akibat merokok.Komisi III DPRD Kabupaten Probolinggo ini berharap bisa menerapkan sistem kinerja yang diterapkan di kabupaten Lamongan baik dalam sektor pembangunanInfrastruktur jalan, maupun bidang Kesehatan Masyarakat.’’imbuh Wakil Ketua sekaligus Pimpinan Rombongan Komisi III DPRD Kabupaten Probolinggo”.(vra)

Selengkapnya
LINDUNGI KEBERADAAN UKM, KOMISI B KE DIRJEN PERDAGANGAN

Lamongan – Rabu (20/12/2017), Komisi B melakukan kunjungan kerja ke Irektorat Jenderal Perdangangan Dalam Negeri. Kunjungan ini bertujuan untuk peningkatan daya saing UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di Kabupaten Lamongan.Rombongan diterima langsung oleh Cahyo Hartono, Ketua Sub Bidang Bina Usaha dan Industri. Dalam kunjungan tersebut, Cahyo menjelaskan, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri sedang menjalankan beberapa program pendukung UMKM.“Program Kami di antaranya peningkatan daya saing umkn, peningkatan infrastuktur, serta memfasilitasi UMKM agar menjadi waralaba,” jelasnya.Ia juga menerangkan jika pemerintah sedang menyiapkan peraturan yang mengatur kerja sama antara toko swalayan dan warung di sekitarnya menjadi mitra kerja.Saat kunjungan berlangsung, Komisi B meminta pemerintah pusat agar mengatur regulasi yang jelas tentang pola dan mekanisme perijinan.“Aturan dibuat untuk melindungi pedagan UKM agar tidak tergilas oleh pengusaha bermodal kuat apalagi yang memiliki jaringan nirlaba,” ungkap Okta Rosadinata , Wakil Ketua Komisi B.Selain itu, Komisi B juga berharap agar pemerintah pusat mengeluarkan payung hukum terkait retribusi dan pajak daerah untuk pemilik usaha waralaba.“Keberadaan mini market atau super market dapat memberi kontribusi ke daerah berupa PAD,” tambah politisi asal partai Gerindra.

Selengkapnya
PENCEGAHAN BANJIR K0MISI C KOORDINASI KE PEMKOT YOGYAKARTA

Komisi C DPRD Kabupaten Lamongan melakukan koordinasi ke Pemerintah Kota Yogyakarta dan diterima di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman pada Rabu ( 20/12/2017). Dalam acara tersebut diterima oleh Sdr. Aki Lukman Nor Hakim, ST, MT selaku Kabid Sumber Daya Air diruang rapat Semen Romo.Moh. Amir Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Lamongan menyampaikan maksud kunjungannya terkait pembangunan saluran drainase.Menurut  Sdr. Aki Lukman Nor Hakim untuk mencegah banjir Pemerintah Kota melakukan beberapa upaya antara lain, sumur resapan di Kota Yogyakarta dibuat jarak setiap 10 meter sedangkan jumlah SPAH ( sumur resapan ) total 1.087 buah dengan kedalaman 3 meter, pada awalnya terdapat 50 titik genangan namun saat ini tinggal 28 titik genangan. Di tahun 2018 Pemerintah berharap nol genangan.“ Sistem drainase Kota Yogyakarta sudah baik dalam mengurangi terjadinya banjir atau genangan-genangan, kedepannya semoga Lamongan bisa mendapat solusi yang tepat untuk mencegah banjir  ” ujar Ujik silvian Efendi Wakil ketua Komisi C politisi Fraksi Golkar.

Selengkapnya