SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Arsip Artikel

KUNJUNGAN KERJA LUAR PROVINSI KOMISI A

KEMENPAN SEBAGAI JUJUKAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI ATINDAK LANJUT PEGAWAI HONORER K2KOMISI A MEMPERHATIKAN NASIB PEGAWAI HONORER K2Komisi A DPRD Kabupaten Lamongan pada kesempatan kali ini ikut memperhatikan keberadaan nasib Pegawai Honorer K2 di Kabupaten Lamongan yang pada saat masih banyak yang belum bisa memperbaiki nasib mereka lantaran pemerintah pusat memberlakukan moratorium perekrutan Pegawai Negeri Sipil selama lima tahun kedepan. Dengan adanya kebijakan pemerintah terhadap moratorium tersebut, Komisi A DPRD Kabupaten Lamongan merasa terpanggil untuk menindak lanjuti nasib mereka. Pada hal para pegawai honorer itu sudah lama mengabdi kepada negara. Untuk memperoleh kejelasan dari yang mempunyai wewenang dalam hal ini Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negera, maka Komisi A dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, mengadakan koordinasi dan konsultasi secara langsung kepada Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta terkait dengan permasalahan itu. Dihubungi Suara Dewan secara terpisah di Jakarta, Zulaikhah, Ak, Ketua Komisi A DPRD Lamongan mengatakan, “ Membenarkan bahwa Komisi A DPRD Lamongan menghadap Pak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara menanayakan secara langsung nasib Pegawai Honorer K2, “ Katanya.Zulaikhah menjelaskan, “ Mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, K2 tersisa 838 orang tersebut agaknya sulit untuk diangkat menjadi PNS, karena kebanyakan Usianya diatas 35 Tahun. Pada hal Pemerintah Pusat membutuhkan tenaga trampil dengan batas usianya dibawah 35 Tahun. memang Pemerintah Pusat menghimbau dan melarang Pemerintah Daerah untuk merekrut kembali tenaga Honorer, maka Pemerintah Pusat memberlakukan Moratorium perekrutan pegawai honorer di daerah, hal ini dikandung maksud agar Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun meskipun Perekrutan Pegawai Negeri Sipil nantinya diatur didalam Undang-Undang ASN, agar sisa pegawai honorer di daerah yang belum terkafer didalam perekrutan K2, Komisi A berharap dapat ikut diberikan kesempatan lagi dalam mengikuti ujian seleksi yang diselenggarakan pemerintah pusat, “ Imbuhnya. (Ant).

Selengkapnya
MENGUNJUNGI PT. TEBU MAS KECAMATAN NGIMBANG

KEBUN TEBU MAS         MINTA DUKUNGAN DARI MASYARAKAT NGIMBANG                  Komisi B DPRD Kabupaten Lamongan Baru lalu (10/2) melakukan kunjungan di PT. Kebun Tebu Mas di Kecamatan Ngimbang. Perusahaan tersebut bergerak dalam bidang pengolaan Tebu menjadi gula. Pabrik Gula tersebut dibangun di Lamongan karena di wilayah Kabupaten Mojokerto, Tuban, Bojonegoro dan Jombang tidak mampu menyediakan lahan yang diinginkan investor. Akhirnya Kabupaten Lamongan terpilih menjadi alasan Pabrik Gula terbesar di Indonesia itu dibangun di wilayah Kecamatan Ngimbang. Komisi B minta kepada Investor Perusahaan Pabrik Gula itu agar mengedepankan dengan memperhatikan tingkat kesejahteraan pada petani tebu, yang nantinya akan membantu memasok bahan baku berupa tebu ke pabrik gula itu sebagai produsen gula nasional. Hal ini dikatakan H. Sutardjo Syafi.i Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Lamongan pada acara peninjauan Pabrik dalam pembangunan kondisi fisik 85%.Pada kesempatan yang sama Agus Susanto selaku Presiden Direktur PT. Kebun Tebu Mas dalam sambutannya kepada anggota Komisi B DPRD Lamongan menjelaskan, “ bahwa tanpa adanya dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dan dukungan dari Masyarakat setempat, niscaya Pabrik Gula terbesar se Indonesia itu tidak bakal terwujud, Agus Susanto menambahkan, “ disamping perlu adanya dukungan dari Pemerintah, dari petani tebu pun sangat diharapkan, sehingga kerjasama antara Perusahaan dengan petani saling menguntungkan, karena petani tebu merupakan pathner dengan PT. Kebun Tebu Mas. Menurut Agus Susanto, “ Pada Bulan Juli nanti Pabrik tersebut dipastikan akan dioperasionalkan. Dan hal ini diharapkan dapat mensejahterahkan masyarakat disekitar pabrik sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengurangi angka pengangguran saat ini sedang digalakkan oleh H. Fadeli Bupati Lamongan. Sebagai wujud nyata dimana para investor manapun yang masuk ke Lamongan harus menggunakan tenaga kerja dari Lamongan, “ katanya. (Ant).

Selengkapnya
MEMINTA BPN MEMBANTU MASYARAKAT TIDAK MAMPU

        MINTA BPN KLARIFIKASI PRONA                       BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU Membantu Masyarakat Tidak Mampu Dalam MensertifikatkanTanah              Komisi A DPRD Kabupaten Lamongan Baru lalu (5/2) melakukan Silaturahim di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamongan minta Klarifikasi Program Pemerintah Pusat terhadap Pensertifikatan Tanah bagi masyarakat yang tidak mampu pada tahun 2015.   Program tersebut oleh Pemerintah Pusat kali ini difokuskan pada dua Kecamatan yakni meliputi Kecamatan Solokuro dan Kecamatan Glagah. Tahapan Program Nasional tersebut pada Tahun 2015 ini menggarap pensertifikatan tanah milik masyarakat yang tidak mampu secara gratis mencapai 2.500 bidang tanah. Antusias masyarakat dalam program tersebut disambut baik dua kecamatan itu, namun masyarakat tersebut mengalami kendala dalam persyaratan kecukupan administrasi untuk Program Nasional tersebut, sehingga program tersebut belum bisa maksimal dilaksanakan, sambil menunggu kelengkapan administrasi yang dibutuhkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamongan, BPN minta kepada masyarakat yang mengurus Prona melalui Kepala Desa atau Pokja-Pokja untuk segera melengkapi persyaratan administrasinya, agar petugas yang menangani Prona tersebut dapat menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Namun untuk sementara ini masyarakat pada dua Kecamatan tersebut yang sudah memenuhi persyaratan administrasinya baru mencapai 30 persen saja. Hal ini dikatakan Hj. Zulaikhah, Ak Ketua Komisi A DPRD Lamongan beberapa waktu yang lalu kepada Suara Dewan melalui telepon celulernya.               Pada kesempatan yang lain Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lamongan melalui juru bicaranya Achmad Ghoib, Apt Kepala Seksi Bidang Pengukuran kepada Suara Dewan beberapa waktu yang lalu mengatakan, “ Sebenarnya masyarakat yang lagi mengikuti Program Nasional pensertifikatan tanahnya di BPN tidak ada masalah, asalkan masyarakat tersebut sudah melengkapi data administrasi yang sudah menjadi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dari BPN Pusat. Memang masyarakt yang sudah mampu melengkapi persyaratan administrasi masih 30 persen saja selebihnya masih dalam proses pengurusan administrasi lain seperti KTP nya habis masa berlakunya ataupun mungkin KSK nya juga tidak sama dengan di KTP , hal tersebut akan menyulitkan petugas yang menangani Prona, untuk itu agar program tersebut cepat selesai BPN minta supaya kelengkapan admnistrasinya segera dicukupi, “ Imbuhnya (Ant).

Selengkapnya
WEB SITE LAMONGAN DIPERBAHARUI

March 21, 2013Sambuatan Bapak Bupati Lamongan Dalam acara launching Web di pendopo Selasa malam (19/3/2013)Sudah Diakses 1,4 Juta Pengguna. Situs resmi Pemkab Lamongan di dunia maya kini punya wajah baru. Aksesbilitasnya juga ditingkatkan sehingga memudahkan pengguna maupun operator. Namun saat launching Selasa malam (19/3). Bupati Fadeli menyentil Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak melakukan update content web mereka.Saya tadi (kemarin, red) seharian cek sendiri halaman masing-masing SKPD di www.lamongankab.go.id. Hampir semua SKPD yang seharusnya menampilkan potensi unggulan Lamongan ternyata tidak mengisi halamannya dengan potensi Lamongan. Padahal melalui web site kita bisa menampilkan wajah Lamongan. Mulai sekarang saya perintahkan agar informasi di halaman masing-masing SKPD di update, “ tegas dia dalam acara yang juga dihadiri General Manager (GM) PT Telkom wilayah Jatim Utara Edwin Aris Setiawan tersebut.Dia kemudian menyebut tidak adanya data angka upah minimum kabupaten (UMK) dan angka angkatan kerja di Lamongan. Juga berbagai peraturan yang diterbitkan Pemkab Lamongan. Termasuk diantaranya peraturan terkait pelaksanaan Pilkades massal. Termasuk angka pertumbuhan ekonomi serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dikatakan bupati juga belum ditampilkan di website.Padahal data-data ini sangat penting bagi investor yang akan masuk ke Lamongan. Hal-hal seperti ini mulai sekarang saya minta menjadi perhatian Kepala SKPD. Padahal saya juga sudah membuat SK Bupati terkait personil di SKPD sebagai tim pengelola website. Saya berharap dala waktu dua minggu kedepan seluruh potensi dan data Lamongan sudah tampil di web, “ ucap dia.Pada malam launching yang berlangsung di Pendopo Lokatantra tersebut juga diumumkan SKPD teraktif dan yang tidak aktif melakukan update informasi di web site Lamongan. SKPD teraktif seperti diumumkan Sekkab Lamongan Yuhronur Efendi adalah PD BPR Bank Daerah Lamongan dan untuk kategori kecamatan adalah Kecamatan Bluluk. Sedangkan Dinas Pertanian dan Kehutanan dinilai yang paling tidak update dan kategori kecamatan paling tidak update adalah Kecamatan Modo.Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) Lamongan dalam kesempatan terpisah menyebut web site Lamongan kini tampilannya lebih dinamis dan mudah diakses.Website versi baru ini lebih cepat dan dinamis. Menggunakan sistem keamanan terbaru yaitu Php versi 5.3, meningkatkan SEO (Search Engine Optimize), dan URL yang digunakan lebih singkat. Dari sisi eksesibilitas, dia menyebut ada peningkatan versi website dan web server sekarang menggunakan Intel Xeon 2, 40 GHZ dengan 4 core, “ sebut dia.Sumber : lamongankab.go.id

Selengkapnya