RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN LAMONGAN DALAM RANGKA PENGANTAR RAPERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2017
Lamongan – DPRD kabupaten Lamongan mengelar rapat Paripurna dalam rangka pengantar Raperda APBD kabupaten Lamongan Tahun anggaran 2017, Senin ( 31/10/2016). Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh ketua DPRD Kabupaten Lamongan H. Kaharudin, SH yang dihadiri oleh Bupati, H.Fadeli, dan Wakil Bupati, Hj. Kartika Hidayati, unsur Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) serta seluruh jajaran Pemkab Lamongan.
Mengawali pembacaan nota Pengantar RAPBD Tahun anggaran 2017 Bupati Lamongan H. Fadeli menyampaikan terimah kasih atas nama Pemerintah Kabupaten Lamongan kepada semua fraksi DPRD atas berbagai masukan yang diberikan dalam kesepakatan
bersama atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara ( PPAS) APBD tahun Anggaran 2017. Dengan masukan-masukan itu, Pemerintah dapat menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2017 yang semakin berkualitas, baik dalam kepatuhan pelaksanaan peraturan perundang-undangan maupun pencapaian sasaran program pembangunan.
Lebih lanjut Bupati menjelaskan bahwa postur Rancangan APBD Tahun Anggaran 2017 antara lain, Pendapatan Daerah direncanakan mencapai 2 triliyun 459 milyar 251 juta 208 ribu 39 rupiah 37 sen. Sementara Anggaran Belanja Daerah direncanakan mencapai 2 trilyun 462 milyar 856 juta 298 ribu 894 rupiah 37 sen. Dengan konfigurasi seperti itu maka dalam Rancangan APBD tahun Anggaran 2017 mengalami defisit anggaran sebesar 3 milyar 605 juta 090 ribu 854 rupiah 42 sen.
Lanjut Bupati menjelaskan bahwa untuk Belanja Tidak Langsung yang dialokasikan untuk belanja hibah digunakan untuk memberi bantuan kepada lembaga pendidikan swasta, bantuan sarana produksi pertanian dan kepada peternak, program beasiswa pendidikan bagi masyarakat yang tidak mampu.
Sedangkan untuk kebijakan strategis Belanja Langsung digunakan untuk alokasi program kegiatan antara lain , program penanggulangan kemiskinan, peningkatan ekonomi masyarakat, pembangunan infrastruktur daerah dan penataan kemiskinan, bidang pendidikan, bidang kesehatan. (Ans/Fz)