DPRD LAMONGAN GELAR PARIPURNA ISTIMEWA PENYAMPAIAN HASIL REKOMENDASI LKPJ BUPATI TAHUN ANGGARAN 2016
DPRD Lamongan memberikan beberapa catatan dan rekomendasi terhadap Laporan Kerja Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2016 dalam sidang paripurna di gedung DPRD Lamongan pada Selasa (25/4/2017). Catatan dan rekomendasi yang disampaikan Moch. Dahlan selaku juru bicara Pansus.
Dalam sidang tersebut Panitia Khusus (Pansus) LKPJ memberi catatan pada beberapa bidang antara lain : Bidang pendidikan mendapat catatan mengenai banyaknya infrastruktur Sekolah Dasar (SD) yang kondisinya memprihatinkan dan masih banyak SD yang berlantai plester dan beratap bocor sehingga mengganggu proses belajar mengajar.
Dalam bidang kesehatan Pansus merekomendasikan Pemerintah Daerah agar mampu mengoptimalkan POSKESDES dan POLINDES di setiap desa. Hal ini diharapkan mampu meminimalisir angka kunjungan pasien ke puskesmas atau rumah sakit daerah.
Bidang lingkungan hidup, Pansus berharap industri yang sedang menjamur di wilayah Kabupaten Lamongan melengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL dan SPPL). Selain itu juga dilakukan monitoring secara berkala. Dan Pansus meminta agar dilakukan tindakan yang tegas terhadap industri yang melanggar aturan.
Bidang pekerjaan umum dan tata ruang, Pansus memberi saran agar Pemerintah Daerah terus melobi Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Timur untuk mendapatkan dukungan dalam realisasi pembangunan jalan ringroad utara Kota Lamongan dan ringroad selatan Kota Babat.
Bidang penanaman modal dan perizinan, Pansus merekomendasikan agar dalam mengeluarkan izin toko modern diharap sesuai peraturan daerah yang berlaku dan memperhatikan eksistensi pedagang tradisional.
Bidang koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Pansus meminta pada dinas terkait untuk meningkatkan sosialisasi pada UKM terhadap tata cara atau prosedur yang perlu dilakukan oleh pelaku usaha dalam mendapatkan modal supaya tidak terjebak oleh rentenir berkedok koperasi.
Bidang kependudukan dan catatan sipil, Pansus meminta agar sosialisasi e-ktp dilakukan secara kontinyu dan ke depan setiap kecamatan hendaknya mampu mengadakan pencetakan e-ktp.
Bidang pertanian, Pansus merekomendasikan agar Pemerintah Daerah mengawasi lahan pertanian produktif mengingat banyaknya lahan yang beralih fungsi menjadi kawasan industri maupun perumahan tanpa adanya pengganti area pertanian produktif yang baru.
Bidang pariwisata, Pansus berharap agar Pemerintah Daerah lebih inovatif, baik dalam mengembangkan obyek wisata yang sudah ada, maupun mencari terobosan dalam rangka membangun dan memunculkan destinasi wisata baru sehingga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).