Guru Honorer datangi kantor DPRD Kab. Lamongan dan Protes Rekruitmen P3K Guru
Guru honorer di Kabupaten Lamongan memadati gedung DPRD setempat pada Kamis (14/10/2021). mereka mempertanyakan nasib dan kesejahteraan yang selama ini masih terabaikan.
Padahal, para guru non PNS tersebut kontribusinya sangat besar bahkan karena loyalitas mereka yang tinggi hingga rela terlunta-lunta mengabdi puluhan tahun tanpa diberi atensi.
Mereka menilai jika regulasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sangatlah rumit dan tidak menguntungkan bagi honorer, mengingat umur para guru honorer ini terbilang tidak muda lagi.
“Utamanya kami meminta, Dinas Pendidikan Lamongan membuat surat ke Panselnas P3K agar formasi bisa ditambah, Honorer yang lulus passing grade tidak lagi mengikuti tahap dua. Hal itu melihat rentan umur para honorer,” ungkap Syukron Ma’mun, Ketua Forum Honorer Sekolah Non Kategori Lamongan.
Sebanyak 411 guru honorer mendesak agar DPRD lewat Komisi D bertindak tegas, tunjangan insentif di naikan menjadi Rp. 500 ribu. Meminta afirmasi tambahan sesuai masa kerja.
“Saya minta pemerintah jangan pasif, wong di daerah lain membuka sampai ribuan kuota dan formasi. sedangkan di Lamongan kok hanya 600 kuota, kan aneh apa mungkin takut kalau nanti dibebankan pada daerah,” lanjut Syukron.
Disisi lain, Dinas Pendidikan diminta agar bisa membongkar praktik kecurangan yang dilakukan kepala sekolah yang masih memasukan guru honorer baru yang berlatar belakang orang dekat.
“Itu kan baru sepihak, nanti kita buktikan dulu. Kalau memang iya akan kami kasih teguran keras, dan sementara ini akan dievaluasi dan dikaji ulang mengenai usulan temen-temen guru honorer,” ungkap Munir Syarif, Kadisdik Lamongan.
“Terkait penambahan insentif, akan kami klasifikasikan menurut rentan umur waktu pengabdian,” tambah Munif
Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi D Abdul Shomad mengaku kaget dengan kondisi yang dipaparkan para guru honorer saat gelar audiensi. Ia terkejut karena banyak dari guru honorer yang terpaksa melakukan kerja dobel mengisi sub di lembaga pendidikan.
“Ya masa tugasnya PNS diambil guru honorer, saya tegas dan kaget kok bisa begitu. Harusnya ada 2 sampai 3 PNS di tiap sekolah. Saya sangat kecewa dengan kinerja disdik ini harus segera disikapi,” ucap Abdul Shomad
Selain Disdik, pihak pemerintah yang turut hadir dalam kegiatan Audensi ini antara lain Badan Kepegawaian Daerah, Kepala Dinas Keuangan dan Aset Daerah