Arsip Artikel
BAHAS REKRUTMEN CPNS, KOMISI A KE KEMENPAN JAKARTA
LAMONGAN – Komisi A DPRD Lamongan yang di pimpin oleh Ning Darwati,S.Pdl. melakukan Koordinasi ke Luar Provinsi, Jumat (09/03/2018) terkait Konsultasi mengenai Tenaga Honorer dan Pengadaan PNS diterima oleh Widaryati Hestiarsih, S.Kom selaku Kabid Pengadaan SDM Aparatur dan Wasito,SE selaku Kasubag Pelayanan Informasi.Kabar CPNS yang diterima masyarakat saat ini masih belum jelas, sehingga Komisi A DPRD Lamongan melakukan Koordinasi terkait Rekrutmen CPNS yang setiap Tahun Pemerintah Daerah maupun Pusat juga membutuhkan PNS karena setiap tahunnnya PNS mengalami pensiun.Widaryati Hestiarsih, S.Kom menjelaskan,”bahwa KEMENPAN Pusat merencanakan membuka pengadaan CPNS, namun masih perlu memverifikasi Formasi kebutuhan CPNS Tahun 2018 dan hasilnya akan di laporkan Kepada Presiden sampai saat ini dasar hukum dalam memproses Tenaga Honorer K2 masih menggunakan PP 56 Tahun 2012 dengan Ketentuan masa kerja minimal 1 Tahun terhitung 31 Desember 2005 dan disertai SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ) yang di tanda tangani oleh Tenaga Honorer yang bersangkutan dan Kepala Daerah setempat selaku PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) sebagai bukti yang bersangkutan benar-benar Tenaga Honorer”.Ning Darwati,S.Pdl sangat berharap untuk Tahun 2018 ini, Pemerintah Pusat membuka Rekrutmen CPNS kembali demi mengurangi angka pengangguran, Dan Komisi A DPRD Lamongan, menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap semangat demi tercapainya keinginan untuk menjadi PNS,”imbuh Ketua Komisi A DPRD Lamongan dari Politikus PDI-Perjuangan. (vra)
SelengkapnyaPEMBUATAN E-KTP SUDAH DAPAT DI URUS, DI PERWAKILAN KANTOR KECAMATAN
LAMONGAN – Keluhan masyarakat terkait pembuatan e-KTP yang sebelumnya berpusat di Jalan Veteran. Saat ini tidak perlu mengantri lama, karena dalam pembuatan e-KTP sudah di lakukan di beberapa Kecamatan yaitu Kecamatan Babat, Kecamatan Sukodadi, Kecamatan Paciran, Kecamatan Ngimbang, Kecamatan Karangbinangun.Komisi A DPRD Lamongan yang di pimpin oleh Ning Darwati, S.Pdl melakukan sidak di Kantor Kecamatan Sukodadi, Rabu (14/3). Sidak ini terkait meninjau pelayanan perekaman e-KTP secara langsung.Camat Sukodadi Fatkur Rozi, MM menjelaskan,”saat ini beliau fokus menata pusat pelayanan yang baik. Itu terbukti dalam pembuatan e-KTP Kecamatan Sukodadi rata-rata sudah melayani 80-86% pemohon, sehingga bisa mengurangi beban pelayanan di Kantor Disdukcapil. Tidak hanya itu, Kecamatan Sukodadi saat ini melakukan perluasan pembuatan Gedung Pelayanan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu) agar antrian dari warga yang mengurus administrasi tidak terlalu banyak .Ning Darwati selaku Ketua Komisi A DPRD Lamongan, sangat mengapresiasikan Kinerja Kecamatan Sukodadi yang memberikan pelayanan baik dalam pembuatan e-KTP. Sehingga keluhan masyarakat yang selalu lambat, dapat di minimalisir dengan tepat dalam pembuatan e-KTP apabila tidak terjadi troubel koneksi Internet, dengan cepat e-KTP diselesaikan. (vra)
SelengkapnyaKOMISI D SIDAK KE PABRIK DEMI KESEJAHTERAAN BURUH
Lamongan – Komisi D yang membidangi kesejahteraan rakyat melakukan sidak ketenagakerjaan di beberapa pabrik. Menurut Ali Makhfudl, Ketua Komisi D sidak ini bertujuan untuk meninjau kinerja pabrik sesuai dengan undang-undang ketenegakerjaan.Di pabrik PT. Mitra Produksi Gudang Garam (MPGG) Kedungpring, Komisi D diterima oleh kepala pabrik Santoso Edhy Panjongko, Senin (12/3). Santoso menjelaskan mayoritas karyawan berasal dari warga sekitar pabrik dan sebagian dari Bojonegoro. Ia juga memaparkan pabrik di Lamongan hanya melakukan pemrosesan bahan sudah jadi, pengepakan, dan pelabelan. “Mereka dibekali pelatihan pemadaman api serta evakuasi apabila terjadi kecelakaan kerja,” jelasnya.Sesuai dengan UU ketenagakerjaan, PT. MPGG memperhatikan kesejahteraan karyawan. “Pabrik memberikan gaji di atas UMK dan rutin melakukan medical check up untuk karyawan,” terang Santoso pada Komisi D.Komisi D juga melakukan sidak ke pabrik PT. Mitra Produksi Sigaret (MPS), Rabu (14/3). PT. MPS mempermudah rekrutmen karyawan dengan persyaratan umur di atas 18 tahun serta tidak membutuhkan ijazah. Selain itu, gaji yang diberikan di atas UMK ditambah uang lembur yang diatur sesuai Dinas Ketenagakerjaan.
SelengkapnyaKOMISI D GELAR DENGAR PENDAPAT BERSAMA GURU HONORER
Komisi D menggelar hearing bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Forum HonorerSekolah Non Kategori (FHSNK), Senin (19/3).Dalam rapat tersebut. Adi Suwito, Kepala Dinas Pendidikan menjelaskan surat penugasan merupakan implementasi dari permendikbud tentang Bantuan Operasional Sekolah (BOS). “Dalam peraturan dinyatakan bahwa pemernth daerah wajib mengeluarkan surat penugasan untuk honorer agar bisa mendapatkan honorarium sebesar 15%,” jelasnya.Namun sayangnya dalam rapat koordinasi FHSNK menolak surat penigasan tersebut. Mereka menuntut untuk dikeluarkannya surat pengangkatan GTT dan Ptt di lingkungan Dinas Pendidikan. “Surat penugasan Bupati tidak dapat digunakan sebagai syarat penerbitan NUPTK dan sertifikasi guru,” ujar Syukron, Ketua FHSNK.Komisi D turut meminta kepala sekolah untuk tidak merekrut tenga honorer karena jumlahnya sudah cukup banyak. “Penambahan tenaga honorer akan menambah beban daerah,” ungkap Muchi Nanang Effendi, anggota Komisi A dari fraksi Partai Amanat Nasional.
SelengkapnyaKOMISI A SIDAK PERIJINAN PERUSAHAAN DI LAMONGAN
Komisi A DPRD Kabupaten Lamongan bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas Lingkungn Hidup (DLH) melakukan sidak ke PT. Interkraf di Kedungpring, Senin (19/3). Diterima oleh Hans Judianto selaku HR & GA Assistant General Manager Sidak kali ini bertujuan umtuk memonitoring izin yang sudah dikanongi perusahaan.Hans menjelaskan PT. Interkraf bergerak di bidang furniture kabinet dan proyek untuk perhotelan. Pabrik di Lamongan sudah melengkapi ijin sesuai peraturan. “DIantaranya Ijin Penetapan Lokasi tahun 2014, Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) tahun 2015, Ijin Perlindungan dan Pengelolaan Ligkungan Hidup (PPLH) tahun 2015, dan Ijin Penyimpanan Limbah tahun 2017,” terangnya.Perusahaan juga mengirimkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal secara online sehingga DPMPTSP dapat memantau langsung perkembangan modal PT. Interkraf.Komisi A mengapresiasi kerja keras PT. Interkraf dalam mengurus perijinan di Lamongan. “hal ini merupakan salah satu bentuk komitmen perusahaan yang patut ditiru perusahaan lain yang akan membangun pabrik di Lamongan,” ungkap Ning Darwati, Ketua Komisi A dari Fraksi PDIP.
SelengkapnyaKOMISI A DPRD LAMONGAN, PERJUANGKAN NASIB HONORER GTT / PTT UNTUK MENCAPAI TARGET
LAMONGAN – Komisi A DPRD Lamongan, yang di pimpin oleh Ning Darwati,S.PdI. melakukan Kunjungan Kerja di Pemerintah Daerah Kabupaten Demak (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak), yang di terima oleh Asisten Administrasi Agus Supriyanto, SH, MM, terkait koordinasi SK Tenaga Honorer GTT / PTT. (22/03).Hadi Waluyo,SH menjelaskan,” bahwa diLingkup Pemkab Demak hampir 200-250 ASN/PNS Pensiun Tahun ini, untuk mengatasi kekurangan tenaga pendidik tersebut, di butuhkan pengangkatan Tenaga Honorer GTT / PTT mengacu pada landasan UU Nomor 14 Tahun 2015. Kepala sekolah dan Lembaga memberi tugas / mengangkat Tenaga Honorer GTT / PTT,” tegas Kepala BKD Kabupaten Demak.Komisi A DPRD Kabupaten Lamongan, mengharapkan GTT / PTT juga diperhatikan kesejahteraannya,”tegas Ning Darwati parpol PDI-P. (vra)
Selengkapnya