Arsip Artikel
BUPATI LAMONGAN SAMPAIKAN NOTA PERUBAHAN APBD TA 2017
Perubahan APBD merupakan sebuah mekanisme evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan keuangan, jadi harus memperhatikan kinerja baik pada sisi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Untuk itu, DPRD Kabupaten Lamongan menyelenggarakan Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pengantar Nota Keuangan Perubahan APBD TA 2017 pada Kamis kemarin (10/8/2017) di Gedung DPRD Lamongan.Pada Rapat Paripurna tersebut, dipimpin oleh Ketua DPRD H. Kaharudin, SH yang di hadiri oleh Pimpinan dan Anggota DPRD, Bupati beserta Wakil Bupati, Jajaran Forkopimda, Ketua MUI Kabupaten Lamongan, Sekretaris Daerah dan Seluruh Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.Dalam mekanisme pengelolaan keuangan daerah, penyusunan Rancangan Perubahan APBD berpedoman pada Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2017 yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Lamongan pada tanggal 31 Juli 2017.Bupati Lamongan, H. Fadeli, SH, MM menyampaikan langsung Pengantar Nota Keuangan Perubahan APBD Kabupaten Lamongan TA 2017. Dalam penjelasannya, Pendapatan Daerah hampir secara keseluruhan mengalamai Fluktuatif baik dari segi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan pada komponen Lain-lain Pendapatan Yang Sah.Sedangkan untuk Belanja Daerah digunakan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan intensitas pelaksanaan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan.Dalam bidang Pendidikan, dipergunakan untuk perbaikan sekolah melalui Rehabilitsi beberapa SD dan SMP, Alokasi Belanja Operasional Sekolah dan Pengadaan Alat Peraga Edukatif.Bidang Kesehatan, dipergunakan untuk peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat diantaranya Rehabilitasi Puskesmas, Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat miskin serta bantuan pengadaan sepeda motor untuk kader Penanggulangan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dalam rangka mewujudkan program “Lamongan Bebas Pasung”.Bidang Infrastruktur akan lebih diarahkan untuk perbaikan jalan di Kabupaten Lamongan baik Jalan Kabupaten, Jalan Poros Strategis, poros potensial dan jalan lingkungan.Bidang Pengairan lebih difokuskan untuk memberikan ketersediaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan pertanian dengan melakukan normalisasi saluran air.Bidang Pertanian memprioritaskan pembangunan pertanian terutama pengembangan kawasan jagung modern dengan peningkatan jalan usaha tani dan fasilitasi pembenihannya. Dan untuk meningkatkan daya saing produk lokal pertanian, dilakukan standarisasi kualitas bahan baku, penanganan panen dan pasca panen bahan baku serta penanganan limbah ternak dan jagung.
SelengkapnyaPANDANGAN UMUM FRAKSI – FRAKSI TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017
Lamongan – Ketujuh Fraksi DPRD Kab. Lamongan menyampaikan Pandangan Umum terhadap perubahan APBD tahun anggaran 2017 dalam rapat paripurna yang digelar Senin (14/08/2017).Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua II Sa’im, S.Pd di ruang rapat paripurna gedung DPRD Kab.. Lamongan. Dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, jajaran Forkopimda, beserta Pimpinan OPD dan Camat se-Kabupaten Lamongan.Fraksi Demokrat melalui jubirnya Retno Wardhani, S.Kom menyampaikan agar rencana pembelian jagung yang dianggarkan Dinas Pertanian terealisasi sesuai kebutuhan dan tepat sasaran.Fraksi PKB diwakil H. Ali afandi melihat adanya pemborosan dalam belanja barang dan jasa. Alokasi belanja barang dan jasa lebih besar daripada alokasi belanja modal.Fraksi PDI-P disampaikan oleh Agus Sulistyo Rekso Negoro, S.Hut menyarankan agar menambah anggaran di tahun berikutnya untuk memenuhi komitmen dan lebih memfokuskan pada normalisasi waduk dan sungai.Fraksi PAN menunjuk Nur Kholiq, S.IP, S.Pd sebagai juru bicara menyampaikan perlunya peningkatan kualitas layanan kesehatan dan ketersediaan saran dan prasarana yang memadai baik di RSUD dr. Soegiri, RSUD Ngimbang maupun Puskesmas.Fraksi Golkar diwakili jubirnya H. Hasan bisri menekankan terhadsap kualitas pekerjaan infrastruktur baik jalan ataupun jembatan untuk lebih selektif dalam menentukan pelaksana perencanaan dan pelaksana kegiatan.Fraksi Gerindra menyampaikan Pandangan Umum melalui jubirnya R. Imam Mukhlisin, M.Pdi.I menyarankan agar melakukan kajian potensi pendapatan melalui penggunaan alat – alat, khususnya yang ada di PU Bina Marga perlu dilakukan ;ebih transparan.Fraksi PPP melalui jubirnya Drs. H. Nai’im, M.Ag mengharapkan adanya akses pendidikan untuk keluarga kurang mampu dan adanya peningkatan kesejahteraan guru honorer atau GTT mengingat tanggung jawab guru tidaklah mudah.
SelengkapnyaBUPATI FADELI SAMPAIKAN JAWABAN PU FRAKSI TERHADAP RAPERDA P-APBD 2017
Bupati Lamongan memberikan jawaban terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Rancangan Perda perubahan Anggaran Pemerintah Belanja Daerah tahun anggaran 2017 dalam rapat paripurna yang digelar Jumat ( 18/08/2017).“ disampaikan ucapan terima kasih atas tanggapan, masukan dan pertanyaan masing-masing fraksi dalam pemandangan umum, dan perkenankanlah saya menyampaikan hal-hal sebagai jawaban atas pertanyaan , tanggapan, masukan dan saran ”, kata Bupati Fadeli mengawali sambutannya.Atas harapan dan apresiasi fraksi Partai Demokrat, F.PKB, F.Golkar dan F.PPP mengenai kenaikan pendapatan, eksekutif akan melakukan berbagai inovasi dibidang pendapatan daerah melalui pengunaan sistem informasi dan integrasi dengan sektor perbangkan serta meningkatkan profesionalisme.Terhadap saran dari F.PDI-P agar dalam perencanaan dilakukan penambahan anggaran pada infrastruktur, telah diperhatikan sesuai dengan prioritas kebijakan program dan kegiatan secara umum, yang antara lain pemantapan infrastruktur daerahh dan peningkatan kualitas sarana dan prasaranan perumahan atau pemukiman.Terhadap saran dari F.PAN terkait peningkatan kinerja dan penigkatan kualitas layanan kepada masyarakat, terus menerus dilakukan evaluasi dan penyempurnaan dalam penilaian prestasi kerja bagi tiap-tiap PNS, dengan dua fokus penilaian, yaitu Penilaian Sasaran kerja Pegawai (SKP), dan Penilaian Perilaku Kerja Pegawai.Terkait pengalokasian bantuan sosial agar diberikan kepada yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti harapan F.Gerindra, bahwa pemkab telah melakukan pendataan ulang terhadap penerima bantuan dan dan diharapkan dapat sesuai sasaran.Terkait dengan perhatian semua Fraksi agar meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, pemerintah telah berupaya melakukan peningkatan mulai perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya.
SelengkapnyaDPRD LAMONGAN SETUJUI PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017
Lamongan – DPRD Kab. Lamongan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan APBD Lamongan Tahun Anggaran (TA) 2017.Penyampaian Raperda Perubahan APBD Kab. Lamongan TA 2017 diselenggarakan dalam rapat paripurna DPRD pada Senin (28/8/2017). Hadir Bupati Lamongan H. Fadeli beserta wakilnya Hj. Kartika Hidayati. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD H. Kaharuddin.Agenda rapat paripurna yakni penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Lamongan TA 2017 dilanjut penandatangan persetujuan antara Pimpinan DPRD dan Bupati.Dalam laporan Banggar yang disampaikan oleh juru bicara H. Sukandar pendapatan daerah yang semula ditetapkan sebesar 2 trilyun 611 milyar 381 juta 99 ribu 196 rupiah menjadi 2 trilyun 748 milyar 391 juta 879 ribu 236 rupiah. Mengalami kenaikan sebesar 137 milyar 10 juta 780 ribu 40 rupiah.Belanja daerah semula 2 trilyun 615 milyar 989 juta373 ribu 885 rupiah setelah perubahan menjadi 2 trilyun 810 milyar 204 juta 234 ribu 716 rupiah. Mengalami penambahan sebesar 194 milyar 214 juta 860 ribu 831 rupiah.Defisit anggaran Lamongan ditetapkan sebesar 61 milyar 812 juta 355 ribu 480 rupiah.Penerimaan pembiayaan daerah mengalami kenakan sejumlah 53 milyar 204 juta 80 ribu 790 rupiah. Semula 43 milyar 158 juta 274 ribu 689 rupiah menjadi 96 milyar 204 juta 80 ribu 790 rupiah.Setelah menyampaikan perubahan anggaran, Banggar merekomendasikan agar OPD sosialisasi Program Nasional Agraria (PRONA) serta mengawal dan memberikan pemahaman kepada kepala desa agar pelaksanaan PRONA tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.Selain itu Banggar juga meminta kepada PU Bina Marga untuk memperhatikan kualitas pembangunan dan membuat perencanaan yang lebih tepat. Mengingat hasil pembangunan dan perbaikan jalan kurang maksimal.
SelengkapnyaKOMISI B PELAJARI SISTEM PENGGUATAN PASAR KE KOTA BALIKPAPAN
Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Balikpapan dalam pengelolaan pasar merangsang keingintahuan daerah lain untuk belajar ke Kota Balikpapan. Komisi B DPRD Kabupaten Lamongan Rabu ( 30/08/2017), melakukan Study banding ke Kota Balikpapan, rombongan yang berjumlah 13 orang dipimpin oleh Saifudin Zuhri, Ketua Komisi B DPRD Lamongan.Kunjungan diterima oleh Sdr. M.Saufan selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang di dampingi oleh Kepala Bagian Perekonomian Setda.Saifudin Zuhri menyampaikan maksud tujuan untuk menimba ilmu terkait Program-program untuk meningkatkan PAD dan pengguatan kelembagaan pasar terhadap aktifitas perdagangan, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.M. Saufan menjelaskan bahwa Pasar masih dibawah naungan perindag yang di kelola oleh UPT dengan target pendapatan tahun 2017 sebesar 3 Milyar.Selain itu Pemkot juga mempunyai program peningkatan pasar rakyat dengan cara menghilangkan kesan kumuh atau merevitalisasi pasar lebih modern agar pasar tradisional lebih diminati masyarakat. Hingga saat ini ada 15 pasar rakyat di Kota Balikpapan.Untuk menambah PAD, Pemkot Balikpapan mempunyai strategi penarikan retribusi kios melalui online dengan cara pembayaran untuk satu tahun di muka, sehinnga tidak ada kebocoran. Namun untuk PKL retribusi masih ditarik perhari.” Semoga ilmu dari Kota Balikpapan, bisa menjadi contoh di Lamongan untuk memajukan perekonomian masyarakat ” Ujar Okta Rosadinata Politisi Partai Gerindra yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi B.
SelengkapnyaKOMISI D TERUS BERUPAYA TINGKATKAN POTENSI PARIWISATA
Lamongan – Komisi D DPRD Kab. Lamongan melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pariwisata Kota Bogor pada Rabu (30/08/2017). Kunjungan kerja diterima langsung oleh Sahlan Rasyidi, SE, MM selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disbudpar) Kota Bogor.Ketua Komisi D, Ali Mahfudl menyampaikan tujuan kunjungannya adalah untuk belajar mengenai kepariwisataan. Mengingat Lamongan memiliki tempat pariwisata yang cukup banyak namun kurang dimanfaatkan oleh pemerintah.Sahlan Rasyidi, SE, MM memaparkan strategi Disbudpar Kota Bogor dalam mengelola pariwisata. Menurutnya pemerintah wajib memberikan kemudahan pengembangan yang berkaitan dengan kebijakan. Diantaranya SK tentang pemeliharaan dan perlindungan destinasi wisata serta sarana dan prasarana yang ada di wilayah Pemkot. Selain itu, pemerintah juga memberikan pembinaan kepada pengusaha hotel, restoran, serta tempat hiburan yang bergerak di bidang pariwisata.Sedangkan di sektor ekonomi kreatif, Pemkot Bogor melakukan pendataan potensi kemudian memberikan pembinaan kepada pengusaha. Tak cukup di situ, Pemkot Bogor juga mempromosikan hasilnya melalui pameran instansi swasta penggerak ekonomi kreatif.“Semoga hasil yang Kami dapatkan dari Bogor dapat diterapkan di Lamongan. Sehingga pariwisata Lamongan maju dan mampu hasilkan pendapatan untuk daerah” ujar Sarmadi Sekretaris Komisi D dari Fraksi Partai Demokrat..
Selengkapnya