Arsip Artikel
KOMISI D DORONG PEMERINTAH PERMUDAH DOKUMEN TKI
Persoalan TKI saat ini semakin kompleks, khususnya pada TKI ilegal yang tidak memiliki perlindungan hukum dan menyebabkan banyaknya tindak kejahatan terhadap TKI seperti pelanggaran HAM, pemerkosaan, pemotongan gaji hingga pembunuhan.Hal ini di sampaikan oleh Ali Makfudl, Ketua Komisi D usai melakukan Koordinasi Di Disnaker pati terkait dengan permasalahan TKIAli makfudl menjelaskan Untuk mengurangi TKI ilegal, Pemkab Pati membangun gedung LTSA PTKLN ( layanan Terpadu satu atap penempatan tenaga kerja luar negeri) yang bertujuan untuk mempermudah pelayanan untuk calon TKI agar terdaftar dan terdata sehingga dapat terurus dengan baik.Untuk pemulangan TKI yang meningal Dunia Pemkab Lamongan sudah menyiapkan anggaran,namun PEMKAB Pati belum mengangarkan untuk biaya pemulangan TKI yang meninggal dunia atau terjangkit penyakit tertentu.“ Upaya yang di lakukan oleh Pemkab Pati untuk menguragi jumlah TKI Ilegal sangat bagus dan perlu untuk di terapkan di Kabupaten Lamongan, mengingat jumlah TKI di Kabupaten Lamongan sangat banyak jumlahnya agar para TKI mempunyai perlindungan hukum dan untuk mengurus dokumen TKI di harapkan Pemerintah dapat mempermudah proses pengurusannya” ujar Ali Makfudl Politisi Fraksi PAN ini .
SelengkapnyaPARIPURNA JAWABAN BUPATI ATAS PU FRAKSI TERHADAP R-APBD 2019
Lamongan – DPRD Kabupaten Lamongan kembali menggelar paripurna dalam rangka jawaban bupati atas PU Fraksi terhadap rancangan APBD tahun anggaran 2019. Rapat dipimpin oleh Saim dan dihadiri Wakil Bupati, Kartika Hidayati, dan segenap kepala OPD, Kamis (15/11).Dalam rapat tersebut, Kartika hidayati membacakan jawaban eksekutif. Pemerintah Kabupaten Lamongan tetap melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja masing-masing perusahaan daerah agar sumber pendapatan lebih meningkat.Beberapa komponen pajak tidak mengalami peningkatan sesuai dengan analisa berbagai aspek, diantaranya besaran potensi pajak dan kinerja realisasi.penerimaan pajak dan retribusi daerah masih berada di bawah 10 persen sehingga peranannya pada PAD mengalami penurunan.Pemkab Lamongan mengalokasikan rehabilitasi sekolah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan RKPD. Sehingga apabila masih ada sekolah yang kondisinya memprihatinkan agar segera diusulkan.Dalam R-APBD 2019, pembangunan ruas jalan akan mengutamakan pada jalan poros strategis dan jalan poros desa. Mengenai kualitasnya, pemerintah telah menupayakan peningkatan kualitas secara konsisten dan pengawasan secara intensif.
SelengkapnyaDPRD LAMONGAN SETUJUI R-APBD TAHUN 2019
Lamongan – Setelah beberapa tahap pembahasan di Badan Anggaran (Banggar), akhirnya DPRD Kabupaten Lamongan setujui rancangan APBD 2019, Rabu (21/11). Paripurna dipimpin oleh Saim di ruang paripurna gedung DPRD Kabupaten Lamongan.Juru bicara Banggar, Saifuddin Zuhri, menyampaikan laporan hasil pembahasanR-APBD 2019. Pendapatan daerah dianggarkan sebesar 2 trilyun 939 milyar 286 juta 953 ribu rupiah dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 503 milyar 985 juta 109 ribu 600 rupiah, dana perimbangan sebesar 1 trilyun 742 milyar 489 juta 62 ribu rupiah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 692 milyar 812 juta 781 ribu 400 rupiah.Belanja daerah dialokasikan sebesar sebesar 2 trilyun 951 milyar 786 juta 953 ribu rupiah. Rinciannya adalah belanja tidak langsung 1 trilyun 668 milyar 244 juta 736 ribu 765 rupiah dan belanja langsung sebesar 1 trilyun 283 milyar 542 juta 216 ribu 235 rupiah. Sehingga APBD 2019 mengalami defisit sebesar 12 milyar 500 juta rupiah.Penerimaan pembiayaan sebesar 37 milyar 550 juta rupiah. Pengeluaran pembiayaan daerah sebesar 25 milyar 50 juta rupiah. Sedangkan pembiayaan netto sebesar 12 milyar 500 juta. Di akhir laporan, Saifuddin berharap Pemerintah Daerah meningkatkan PAD, meningkatkan jalan poros desa yang jauh dari pusat kota, dan pendirian LA Mart perlu persiapan matang sehingga ke depan LA Mart mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lamongan.
SelengkapnyaKOMISI B KOORDINASI TERKAIT OPTIMALISASI PAD DARI SEKTOR KELAUTAN
Selasa 04/12/18 komisi B koordinasi ke Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati mengenai Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan diterima oleh Ibu Dwi Endang Subekti, S. Pi, MM selaku Kabid TPI didampingi oleh Bapak Johanes S.Pi, MM selaku Kabid P3KP, Ibu Ir. Kartika selaku Kabid Perikanan Budidaya, Bapak Sujarta, SE, MM selaku Kasi P2 TPI dan Bapak H. Tri Widodo, SP selaku Kepala TPI Juwana 2.“Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Juwana pada tahun 2018 di Kabupaten Pati sudah mencapai 100 persen yakni sebesar 6,7 Milyar, sedangkan untuk target kami pada Tahun 2019 menjadi 7 Milyar.” Ujar Bu Endang sapaan akrab dari Kabid TPI.Dalam Penyelenggaraannya Pengelolaan Pendapatan TPI berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati No. 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Daerah Kabupaten Pati No. 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati No. 19 Tahun 2009 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dalam pelaksanaanya Nelayan dikenai potongan sebesar 1,71% dan Bakul dikenai potongan sebesar 1,14%.Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati No. 19 Tahun 2009 tentang pelelangan ikan untuk penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI, dibentuk UPT TPI sebagai unsur pelaksana tugas teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang lainnya. UPT TPI dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkendudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.Pengelolaan TPI dan semua fasilitasnya disediakan oleh Pemerintah Daerah Pati yang kemudian dilaksanakan oleh Dinas.
SelengkapnyaOPTIMALISASI MITRA KERJA DPRD
Selasa (04/12/2018) komisi A DPRD Lamongan di DPRD Kabupaten Sragen, dalam kunjungan kerja kali ini bersamaan dengan kunjungan kerja dari DPRD MADIUN dan DPRD KULON PROGO. KOMISI A DPRD Lamongan lebih fokus membahas tentang Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD terhadap OPD Mitra Kerja.Dalam kesempatan kali ini rombongan Komisi A DPRD Lamongan di terima oleh Bpk Agus Setiyawan selaku Kabbag Persidangan dan Perundang-undangan beserta jajarannya. “DPRD Sragen secara aktif melaksanakan pengawasan terhadap OPD Mitra Kerja melalui sidak dengan melakukan kunjungan ke tempat pembangunan, Rumah Sakit, Sekolah dan OPD terkait” ujarnya.Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPRD Sragen juga melaksanakan kunker dalam daerah ke OPD sesuai jadwal setiap tahunnya. Kunjungan kerja dalam daerah yg dilaksanakan oleh DPRD Sragen bertujuan untuk memantau kinerja setiap OPD, tak ketinggalan juga sering memberikan saran -saran atau rekomendasi ke OPD mitra kerja.“Kami juga melaksanakan singkronisasi anggaran antara Setwan dan Anggota DPRD Sragen. Kami merancang perencanaan Anggaran yg disetujui oleh DPRD dan apabila adanya pengurangan anggran makanya perlu adanya konfirmasi terkait pengajuan kekurangan tersebut.” Ujar Agus. Selaku Kabbag Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Seragen.
SelengkapnyaKOMISI D STUDI BANDING TERKAIT GTT DAN PTT DI KAB KUDUS
Selasa(04/12/2018) Komisi D DPRD Kabupaten Lamongan melakukan koordinasi ke Pemerintah Kabupaten Kudus terkait GTT dan PTT yang langsung diterima oleh asisten 1 bpk Ali Rifa’i, S.H., M.H. dan jajarannya.“terkait permasalahan GTT dan PTT kami memberikan santunan sebesar 1.000.000/bulan untuk guru non PNS yang berjumlah kurang lebih 12.000 guru termasuk guru TPQ dll.” Ujar Ali Rifa’i.“Kami juga mempunyai program memberikan tunjangan untuk imam masjid/mushola yang ada di lingkungan kabupaten kudus. Namun program ini baru sampai di tahap pendataan.” Tambahnya.Di Kabupaten Kudus Gaji ASN disesuaikan dengan UMK kabupaten kudus, Pemerintah kabupaten Kudus juga bekerjasama dengan PT. Djarum dibidang pendidikan melalui program Djarum Foundation. Tak hanya itu Pemerintah kabupaten Kudus juga mulai melaksanakn PP tentang P3K dimulai dri bidang kesehatan dan pendidikan.“untuk menekat angka putus sekolah kami mempunya program unggulan dibidang pendidikan yaitu menyiapakan beasiswa pendidikan mulai dari TK samapai SMA sederajat.” Ujar Ali Rifa’i
Selengkapnya