Arsip Artikel
OPTIMALISASI PENGAWASAN DPRD, KOMISI A KE PEKALONGAN
Lamongan – Komisi A DPRD Kab. Lamongan melakukan koordinasi ke DPRD Kota Pekalongan terkait optimalisasi fungsi DPRD dalam pengawasan pemerintah. Rabu (29/11/2017).Kunjungan yang diketuai oleh Wakil Ketua II DPRD Sonhadji Zainudiin diterima langsung oleh Kabag Keuangan Bambang Widjanarko di ruang rapat Komisi A gedung DPRD Kota Pekalongan.Bambang menjelaskan Pekalongan sudah memiliki aturan izin usaha yang diatur melalui Peraturan Walikota. Selain itu dalam penertiban reklame, Satpol PP mendokumentasikan reklame yang ada. Setelah itu akan dipilah mana yangsudah berizin dan belum berizin. Bagi reklame yang belum berizin akan diambil langkah tegas.“semoga dengan hasil yang didapat di Pekalongan dapat diimplementasikan di Lamongan,: ujar Debby Kurniawan, politisi asal Partai Demokrat.
SelengkapnyaLINDUNGI NASIB GTT, KOMISI D KONSULTASI KE KEMENDIKBUD
Lamongan – Guna menguji kebijakan pemerintah terhadap GTT dan PTT, Komisi D DPRD Kab. Lamongan melakukan konsultasi ke Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta, Rabu (29/11/2017).Kunjungan komisi dipimpin Ketua DPRD Kaharudin, dan diterima langung oleh Kasubdit Perencenaan Kebutuhan Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi.Elvira menjelaskan kebijakan moratorium merupakan kewenangan presiden. Dia menjelaskan pemerintah daerah harus menata ulang penempatan guru.“Selama ini guru hanya mengajar di wilayah strategis. Selain itu juga tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah,” ungkapnya.Dalam kesempatan itu, Elvira juga menjelaskan tentang serifikasi guru. Guru yang mengajar di sekolah naungan Kementrian dapat mengajukan sertifikasi.“Mereka harus punya surat keterangan dari Pemerintah Daerah yang berisi pernyataan jika mereka mengajar di sekolah tersebut,” terangnya.“Semoga dengan penjelasan yang kami dapat di kementrian memberi referensi tentang kebijakan GTT dan PTT di Lamongan,” ujar Ali Makhfudl, Ketua Komisi D DPRD Kab. Lamongan.
SelengkapnyaOPTIMALISASI PENGAWASAN DPRD, KOMISI A KOORDINASI KE PEKALONGAN
Lamongan – Komisi A DPRD Kab. Lamongan melakukan koordinasi ke DPRD Kota Pekalongan terkait optimalisasi fungsi DPRD dalam pengawasan pemerintah. Rabu (29/11/2017).Kunjungan yang diketuai oleh Wakil Ketua II DPRD Sonhadji Zainudiin diterima langsung oleh Kabag Keuangan Bambang Widjanarko di ruang rapat Komisi A gedung DPRD Kota Pekalongan.Bambang menjelaskan Pekalongan sudah memiliki aturan izin usaha yang diatur melalui Peraturan Walikota. Selain itu dalam penertiban reklame, Satpol PP mendokumentasikan reklame yang ada. Sehingga bisa diketahui mana yang sudah ada izin & belum. Dan pihak satpol pp bisa mengambil langkah tegas bagi pihak yang memasang reklame tanpa izin resmi.“semoga dengan hasil yang didapat di Pekalongan dapat diimplementasikan di Lamongan,: ujar Debby Kurniawan, politisi asal Partai Demokrat.
SelengkapnyaKOMISI C BERUPAYA TINGKATKAN PENGAWASAN INFRASTRUKTUR
Pengawasan pembangunan daerah sangat penting dilakukan untuk mewujudkan efektifitas dan efesiensi dalam pencapaian kinerja dari Pemerintah Daerah. Komisi C DPRD Kabupaten Lamongan yang membidangi Pembangunan Infrastruktur sangat memahami hal tersebut. Untuk itu, Komisi C menambah wawasan dalam meningkatkan pengawasan pembangunan ke DPRD Kota Bandung, Jawa Barat Rabu kemarin (29/11/2017).Dalam kunjungannya tersebut, Komisi C DPRD Lamongan diterima oleh Anggota Komisi C DPRD Kota Bandung Erwan Setiawan, SE di ruangan Badan Kehormatan.Erwan menjelaskan bahwa Pengawasan Pembangunan yang dilakukan oleh Komisi C DPRD Kota Bandung rutin dilakukan setiap minggu dengan meninjau beberapa lokasi. Mulai dari titik nol, saat pengerjaan masih berjalan, sampai pada hasil akhir.Apabila suatu pengerjaan proyek Infrastruktur hasilnya tidak sesuai dengan RAB atau belum selesai pada tanggal yang telah ditentukan, maka Komisi C secara tegas membuat rekomendasi kepada Walikota agar dilakukan pemutusan kontrak kerja terhadap pelaksana proyek yang bermasalah dengan tujuan untuk memaksimalkan peran DPRD dalam pengawasan pembangunan daerah.
SelengkapnyaKOMISI B CARI TROBOSAN UNTUK KEMBANGKAN UMKM
Untuk mengembangkan ekonomi masyarakat menengah kebawah, Komisi B DPRD Kabupaten Lamongan terus berupaya mencari refrensi dalam mengembangkan Ekonomi masyarakat dari sektor UMKM.Dalam kunjungannya ke Pemkot Surakarta pada Rabu lalu (29/9/2017), Komisi B banyak mendapatkan ilmu untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi dari sektor UMKM.Drs. Triana selaku Asisten Pengembangan Ekonomi Sekda Kota Surakarta dan Drs. Anis, MM Dinas Koperasi dan UMKM Pemkot Surakarta yang menerima kunjungan Komisi B di Ruangan Natapraja Balaikota saat itu menjelaskan bahwa Pemkot Surakarta banyak memiliki program untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi menengah kebawah, salah satunya dengan pemberian bantuan gerobak dagang bagi PKL yang tidak mampu serta ditempatkan pada lokasi yang telah disediakan dengan kapasitas sejumlah 1.000 PKL.Selain itu, Pemkot juga memberikan fasilitasi pelatihan bagi pelaku usaha UMKM dan pencari kerja berupa pelatihan Cap Batik untuk regenerasi pelestarian kerajinan batik, pelatihan kerajinan rajut tas, dompet, sepatu serta pelatihan pemasaran dengan mengikutsertakan para pelaku UMKM pada pameran-pameran tertentu.Agar pemasaran produk UMKM bisa tersebar luas, Pemkot saat ini mengupayakan untuk temu bisnis dan menjalin MOU dengan Pemkot Bogor agar produk dari Surakarta/Solo bisa dipasarkan disana. Para pelaku usaha UMKM juga dibekali pelatihan langsung dengan temu bisnis para pengusaha-pengusaha besar untuk pengembangan potensi.Dalam permodalan, UMKM Kota Surakarta diberikan program kredit melati dengan bunga sebesar 3% pertahun di BPR milik Pemkot Solo. Kredit bunga ringan tersebut bertujuan untuk menghindarkan praktek rentenir para pelaku usaha UMKM.Dan Saat ini, fasilitas Citywalk yang dibangun pemkot Surakara telah menghasilkan transaksi perputaran uang yang cukup besar dan diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.
Selengkapnya