PUSKESMAS KALITENGAH - berita
PELATIHAN PENGENDALIAN FAKTOR RESIKO PTM BAGI KADER POSBINDU PUSKESMAS KALITENGAH
Pengembangan Posbindu PTM merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan dan mencakup berbagai upaya promotif dan preventif. Masyarakat diberi bimbingan dalam mengembangkan wadah untuk berperan, dibekali pengetahuan dan ketrampilan untuk mengenali masalah di wilayahnya, mengidentifikasi, merumuskan dan menyelesaikan permasalahannya sendiri berdasarkan prioritas dan potensi yang ada. Dalam menentukan prioritas masalah, merencanakan, melaksanakan, memantau dan menilai kegiatan, masyarakat perlu dilibatkan sejak awal. Potensi dan partisipasi masyarakat dapat digali dengan maksimal, sehingga solusi masalah lebih efektif dan dapat menjamin kesinambungan kegiatan.Untuk mendukung hal tersebut, Progamer P2PTM , Progamer Gizi, Progamer Kesehatan Gilut, Keswa beserta Progamer Promkes Puskesmas Kalitengah melakukan sosialisasi peningkatan posbindu PTM di Wilayah kerja Puskesmas Kalitengah agar para kader mampu meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penemuan dini faktor risiko PTM dalam rangka menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat PTM, sekaligus mengerti cara bagaimana melakukan pemeriksaan kesehatan secara sederhana.Pada kesempatan ini para kader posbindu PTM mendapatkan materi tentang Upaya Pengendalian Faktor Risiko PTM, Posbindu PTM, dan Pengukuran Fakto Resiko PTM. Kader Posbindu PTM dilatih secara khusus, dibina atau di fasilitasi untuk melakukan pemantauan faktor risiko PTM sehingga diharapkan mampu melakukan deteksi dini faktor risiko PTM melalui Posbindu PTM secara mandiri.Peserta sangat antusias mengikuti kegiatan terutama pada sesi materi praktek pengukuran faktor risiko ptm.Peran masyarakat serta dukungan dari lintas sektor, tenaga kesehatan serta kader posbindu PTM diperlukan untuk memperluas cakupan kegiatan Posbindu PTM sehingga hasil yang dicapai akan bermakna dan berdaya ungkit besar dalam menekan angka kesakitan dan kematian akibat PTM.Desa Somosari Kecamatan Kalitengah, Puskesmas Kalitengah
PUSKESMAS KALITENGAH KENDALIKAN FAKTOR RISIKO PTM
Kalitengah,15/09/2022 – Peningkatan prevalensi penyakit tidak
menular menjadi ancaman yang serius dalam pembangunan, karena mengancam
pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu dikembangkan model pengendalian PTM
berbasis masyarakat melalui Posbindu PTM. Peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penemuan
dini faktor risiko PTM (Penyakit Tidak Menular) sangat diperlukan, dalam deteksi dini dalam pencegahan penyakit
antara lain Diabetes Melitus (DM), kanker, Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah
(PJPD), Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK).Posbindu atau Pos
Pembinaan Terpadu merupakan
salah satu Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) yang berorientasi kepada upaya
promotif dan preventif dalam pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) dengan
melibatkan masyarakat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan serta
penilaian.Masyarakat
dilibatkan sebagai agen perubahan sekaligus sumber daya yang menggerakkan
Posbindu sebagai Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM), yang
diselenggarakan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat.Upaya dalam meningkatkan pengetahuan
kader PTM posbindu di Puskesmas Kalitengah, mengundang para kader PTM Posbindu untuk mengikuti
pelatihan di Puskesmas yang langsung disampaikan oleh para fasilitator
Puskesmas setelah mengikuti Pelatihan Fasilitator dari Bapelkes Semarang selama
4 hari secara daring via Zoom. Pelatihan bagi kader bertujuan untuk
Meningkatkan pengetahuan dalam pengukuran antropometri, lingkar perut,
memeriksa tekanan darah, tes Gula darah, tes cholesterol dan entry data secara
online “ASIK” (Aplikasi Sehat Indonesiaku) melalui gadget, yang diikuti 100 orang kader kesehatan.
Berkenaan kegiatan tersebut telah
dilaksanakan Pembentukan Posbindu sekaligus sosialisasi kepada para kader di
Desa Butungan pada tanggal 15
September 2022.
Hadir
dalam kegiatan tersebut, Kepala Desa Butungan, Progamer P2PTM, Progamer Gilut,
Progamer Gizi, Progamer Keswa, Promkes dan Dokter sebagai Narasumber Utama,
yang memberikan edukasi kepada seluruh kader di Desa Butungan pada hari ituDalam sambutannya Kades Butungan mengatakan bahwa kegiatan ini
merupakan Komitmen Pemerintah Desa untuk memperdayakan masyarakat dalam ikut
serta melaksanakan percepatan pelayanan dibidang kesehatanDalam penyelenggaraan dan operasional Posbindu dibutuhkan beberapa langkah
kegiatan agar pelaksanaan Posbindu dapat berjalan optimal. Langkah-langkah
tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan masing-masing
penyelenggara tanpa mengurangi tahapan pada pelaksanaan.Desa Butungan Kecamatan Kalitengah, Puskesmas Kalitengah
BULAN IMUNISASI ANAK NASIONAL
Tujuh Gubernur di Jawa dan Bali menyatakan siap mendukung serta menyukseskan program Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) Tahap II yang akan dilaksanakan bulan Agustus 2022.Dukungan ini disampaikan dalam acara “Rembuk Aksi Kolaborasi untuk Imunisasi” yang digelar di Bangsal Kepatihan, Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta pada Kamis malam (21/7).Tujuh pemerintah daerah yang menandatangani komitmen diantaranya Gubernur DI Yogyakarta, Gubernur Banten, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Timur dan Gubernur Bali.Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan ucapan terima kasih serta apresiasi kepada tujuh kepala daerah yang telah berkomitmen untuk membantu mendukung pelaksanaan BIAN Tahap II. Menkes berharap dukungan ini terus diperkuat dan ditingkatkan hingga pelaksanaan imunisasi anak di tahun-tahun selanjutnya.“Saya sampaikan ucapkan kepada seluruh kepala daerah yang telah berkomitmen untuk membantu pelaksanaan BIAN Tahap II. BIAN hadir bukan sebagai program, namun wujud gerakan bersama yang tidak hanya dikerjakan pemerintah, tetapi bersama-sama dengan seluruh stakeholder terkait supaya semakin banyak anak-anak yang mendapatkan perlindungan tambahan pada anak,” kata Menkes.Dikatakan Menkes, BIAN merupakan momentum penting untuk meningkatkan kekebalan tubuh anak dari penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi seperti campak, hepatitis, polio, tetanus, rubela, dan difteri serta mengurangi kesenjangan imunitas di masyarakat.Ini sejalan dengan pilar pertama transformasi sistem kesehatan yakni transformasi layanan kesehatan primer dengan memperkuat upaya promotif preventif untuk menciptakan lebih banyak orang sehat.Mengingat, selama pandemi COVID-19, dilaporkan ada sekitar 1,7 juta anak Indonesia belum mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Pihaknya khawatir, jika tidak segera ditangani akan berdampak pada peningkatan jumlah kasus PD3I dan terjadinya Kejadian Luar Biasa atau KLB PD3I seperti campak, rubela dan difteri di beberapa wilayah sekaligus menjadi beban ganda pemerintah ditengah upaya pengendalian pandemi COVID-19 dan penyakit infeksi emerging lainnya.Adanya rembuk bersama ini, kata Menkes menjadi momentum penting bagi seluruh kepala daerah di Jawa-Bali untuk menyamakan langkah dan strategi demi mencapai target Imunisasi campak dan rubela hingga 95% di wilayahnya masing-masing. Berdasarkan pengalaman dari vaksinasi COVID-19, Menkes optimis target ini bisa tercapai.“Kita belajar dari vaksinasi COVID-19 yang dalam 15 bulan bisa mencapai 400 juta, ini kita mau mengejar 95% atau sekitar 9,4 juta anak di Jawa-Bali untuk 3 jenis vaksin ada MR, DPT dan Polio. Jadi harusnya bisa, resepnya satu tidak bisa sendiri-sendiri, harus melibatkan semua komponen masyarakat termasuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” ujar Menkes.Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Suhajar Diantoro dalam kesempatan yang sama menyebutkan telah menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah di Indonesia untuk membantu menyukseskan BIAN 2022.Dukungan tersebut berupa penggaungan program BIAN secara masif, melibatkan seluruh komponen masyarakat mulai dari perangkat desa, ketua RT, RW, Guru, kepala sekolah, kader PKK dan dasawisma di seluruh pelosok negeri, melakukan promosi terintegrasi, membuka pos pelayanan baru, dan mengoptimalkan pos vaksinasi di sekolah.Suhajar juga mengungkapkan 7 provinsi di Pulau Jawa dan Bali telah mengalokasikan anggaran di tahun 2022 Ini untuk mendukung pelaksanaan Imunisasi anak. Ia merinci untuk Provinsi Jawa Timur menganggarkan sebesar 306,64 miliar, Jawa Barat sekitar 230,96 miliar, Jateng 218,67 miliar, Banten 143,47 miliar, Bali 61,89 miliar, Yogyakarta 41,21 miliar, dan DKI Jakarta sebesar 30,91 miliar.“Alokasi anggaran kesehatan yang di maksud diharapkan bisa digunakan sebaik-baiknya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat,” kata Sekjen.Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X menyatakan kesiapan DIY dalam melaksanakan BIAN Tahap II yang akan dimulai Agustus mendatang. Ngarso Dalem berharap adanya program BIAN sebagai percepatan imunisasi dapat mengejar cakupan Imunisasi dasar lengkap pada anak yang dalam dua tahun ini belum optimal karena terkendala COVID-19.“Ini peristiwa yang sangat penting. Karena imunisasi yang selama ini dilaksanakan di Yogyakarta peminatnya sangat besar kira-kira 95%, harapan saya lebih besar lagi lebih dari 95%,” tutur Sri Sultan.Untuk mencapai target tersebut, Sultan mengimbau kepada para orang tua untuk berinisatif mengajak anak-anaknya ke fasilitas pelayanan kesehatan maupun pos pelayanan Imunisasi selama program BIAN berlangsung.“Kami perlu sosialisasi yang sama di seluruh Jawa-Bali untuk meningkatkan kesadaran orang tua agar tidak mempersulit apalagi melarang imunisasi demi kesehatan anak-cucu kita sendiri. Kami berharap Imunisasi Jawa-Bali ini bisa sukses,” harap Sri Sultan.Hotline Virus Corona 119 ext 9. Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email kontak@kemkes.go.id (MF)Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakatdrg. Widyawati, MKMSumber : https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20220722/5140678/40678/
