SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
  1. Home
  2. Arsip Artikel

Arsip Artikel

MOJOKERTO MELAKUKAN TEROBOSAN BARU, RAPERDA INISIATIF BIDANG KEPARIWISATAAN DI LAMONGAN

DPRD Kabupaten Lamongan saat ini (11/1/2018) menerima tamu Kunjungan Kerja Komisi II Bapemperda Kabupaten Mojokerto diterima oleh Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Lamongan Sdr.H.Purwadi,SH sedangkan dari DPRD Kabupaten Mojokerto dipimpin Sdr.H.Subandi,SH.Setiap Kabupaten pasti memiliki tempat pariwisata yang diunggulkan. Wilayah Kabupaten Lamongan kita ketahui memiliki banyak tempat hiburan diantaranya Wisata Bahari Lamongan, Makam Religi Sunan Drajat, Waduk Gondang dan sentral Batik Khas Bandeng Lele dari Sendang Brondong. Untuk mencapai PAD tinggi, Kabupaten Lamongan berasal dari pendapatan Wisata Bahari Lamongan dan pihak Pemerintah menerima 13 Milyar/per tahunDemi menunjang peningkatan PAD dalam sektor pariwisata lain, Kabupaten Lamongan saat ini melakukan terobosan wisata baru berupa Agro Wisata Kebun Durian yang terletak diWilayah desa Sugihan Solokuro dan Pemandian Air Panas Ds.Brumbun Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan.Dengan perencanaan kenaikan APBD dan PAD, diharapkan pihak Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Lamongan juga mendorong adanya Perda Inisiatif baru tentang Kepariwisataan agar pariwisata yang dimiliki oleh tiap daerah memiliki kekuatan yang hakiki,”tegas bapak Purwadi selaku Ketua Bapemperda Lamongan”.(vra)

Selengkapnya
KOMISI C SIDAK PEMBANGUNAN JALAN

Komisi C DPRD Kabupaten Lamongan melakukan inspeksi mendadak (sidak)pembangunan infrastruktur di Lamongan pada Kamis (11/1/2018).Menurut Ketua Komisi C Moh. Amir, Komisi C secara rutin memantau dan melakukan pengawasan pembangunan di Kabupaten Lamongan.Sidak di sepanjang jalan tlogoanyar – kemendung, pembangunannya sudah selesai 100% tinggal berem yang masih belum rata. Dan perlu adanya pembangunan jalan yang ada di sebelahnya agar tidak timpang.Komisi C juga melakukan sidak ke Glagah terkait pembangunan gapura yang saat ini pengerjaannya sudah selesai. Model gapura Paduraksa mendapat apresiasi positif dari Komisi C.“Kami berharap agar seluruh desa di Lamongan membuat gapura Paduraksa demi mempertegas identitas Kabupaten Lamongan,” ucap Ujik Silvian, politisi dari fraksi Golkar.

Selengkapnya
KOMISI B KUNJUNGAN KERJA KE PU BINA MARGA

Komisi B DPRD Kabupaten Lamongan melakukan kunjungan kerja ke PU Bina Marga Kabupaten Lamongan. Kunjungan ini terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) PU Bina Marga dari penyewaan aset-asetnya. Kunjungan diterima oleh Kepala PU Bina Marga Eko Agus Triandono, Kamis (11/1/2018).Dalam kesempatan tersebut , Eko menjelaskan PAD yang dihasilkan melalui sewa alat berat. “Selama tahun 2017, PAD sebesar 50 juta. Namun biaya perawatan alat berat mencapai 65 juta,” jelasnya. Sehingga mengalami kerugian sebesar 15 juta. Biaya tersebut disebabkan umur alat berat sudah lebih dari 20 tahun.Demi efisiensi anggaran terutama perawatan, Komisi B menyarankan agar PU Bina Marga segera mengajukan peremajaan alat-alat berat.“Peremajaan perlu dilakukan untuk mempercepat proses pemeliharaan jalan dan peningkatan PAD melalui sewa alat berat,” ujar Syamsuri, salah satu anggota Komisi B dari fraksi PPP.

Selengkapnya
KOMISI A SIDAK PENGURUKAN DAN TEMU WICARA DENGAN WARGA DEMANGAN BARU

Komisi A meninjau pengurukan tanah bengkok di Demangan Baru,  Senin (15/11/2018). Kegiatan tersebut didampingi oleh Camat Lamongan, Etik Sulistyani, S.Sos, M.Si dan Lurah Sidoharjo, Suwanto, S.STP,M.Si.Pengurukan dilakukan tanpa meminta persetujuan dari warga sekitar. Apalagi dampaknya sering terjadi kecelakaan dan genangan air tidak bisa mengalir karena tidak ada saluran air yang memadai.Setelah melakukan peninjauan, Komisi A mengadakan temu wicara bersama perwakilan warga Demangan Baru. Menurut Sdr. Na’im, Sekretaris Komisi A pada dasarnya warga setempat setuju dengan beberapa syarat. “Warga meminta agar Pemerintah Daerah memperhatikan dampak amdal pengurukan,” ujarnya. “Warga juga meminta dibangun taman di daerah tersebut,” tambahnya.Usai temu wicara dengan warga Demangan Baru, Komisi A segera gelar rapat dengar pendapat dengan OPD terkait untuk mencari solusi yang tidak merugikan pihak Pemerintah Daerah ataupun warga.

Selengkapnya
PILKADES DI BAHAS DALAM FORUM, KUNJUNGAN KERJA KOMISI A

Komisi A DPRD Kabupaten Lamongan saat ini (17/01/2018) melakukan Kunjungan Kerja DPRD Kabupaten Grobogan. Kunjungan Kerja ini dipimpin Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Lamongan Sdri.Hj.Ning Darwati, S.PdI dan diterima oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Grobogan Sdr.H. Pangkat Djoko Widodo,SH, MM. Kunjungan Kerja Komisi A DPRD Kabupaten Lamongan tersebut terkait Fungsi pengawasa Dana Desa dan Regulasi Pemilihan Kepala Desa serentak. Oleh karena itu, peran pengawasan Alokasi Dana Desa sangat di perlukan untuk mengurangi penyelewengan. Terkait pengawasan ADD (Alokasi Dana Desa) Kabupaten Grobogan dibentuk oleh  kelompok masyarakat yang terdiri dari tokoh masyarakat, pemuda dan Ormas (Organisasi Masyarakat) yang ikut serta mengawasi Dana Desa mulai proses perencanaan, pelaksanaan , dan pelaporan setiap 3 bulan dan dievaluasi bersama. Adanya Regulasi Pemilihan Kepala Desa pihak Kabupaten Grobogan sudah membuat regulasi serentak di tahun 2018 meliputi Bantuan Keuangan Pilkades sebesar 4.5 Milyar, sebagaimana Permendagri Nomor 112 tahun 2014,  dalam regulasi untuk biaya Pilkades serentak dibiayai dari APBD dan APBdes tanpa ada pihak ketiga.Komisi A DPRD Kabupaten Lamongan , dengan adanya kunjungan kerja ini diharap dapat membina silaturahmi dan semua pembahasan Kunjungan Kerja ini dapat diterapkan baik di Kabupaten Lamongan,”imbuh ketua Komisi A dari partai PDI Perjuangan.(vra)

Selengkapnya
KOMISI D BELAJAR TEKAN ANGKA KEMISKINAN DARI BALIKPAPAN

Lamongan – Komisi D DPRD Kabupaten Lamongan terus berupaya menekan angka pengangguran dan kemiskinan di Lamongan. Diperlukan terobosan yang mumpuni agar warga Lamongan mampu hidup sejahtera.Dalam kunjungan ke Dinas Tenaga Kerja Kota Balikpapan rABU (17-1-2018), Komisi D diterima oleh Sekretaris Dinas, sdr. Djonaziansjah, S.Sos, M.Si. Ia memaparkan upaya – upaya yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja untk mengurangi angka pengangguran dan Kemiskinan.Menurut sdr. Djona, pihak dinas meminta perusahaan besar untuk menggunakan dana CSR (Corporate Social Responsibility). “Dana CSR dapat digunakan untuk memberi pelatihan dan pemberdayaan masyarakat miskin terutama penyandang disabilitas,”ungkapnya. Setelah memberi pelatihan, pihak perusahaan juga bisa memberi modal usaha. “Sumber modal juga dari dana CSR,” tambahnya.“Penggunaan dana CSR sebagai sarana mengentas kemiskinan menjadi masukan Komisi D untuk diterapkan di Lamongan,” ucap Fatin Sufairoh, anggota Komisi dari Fraksi PKB.

Selengkapnya