Arsip Artikel
E-Raterang Dekatkan Layanan Masyarakat
Penandatanganan kesepakatan atau MOU E-Raterang menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lamongan. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Lamongan Abdul Ro'uf saat membacakan sambutan Bupati Lamongan pada acara penandatanganan kesepakatan bersama Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan Pengadilan Negeri Kelas 1 B Lamongan, terkait pemanfaatan layanan elektronik surat keterangan (e-raterang), di Command Center Lt. 3 Gedung Pemkab Lamongan, Kamis (15/12).E-Raterang hadir untuk memberikan kemudahan serta mengefisiensi waktu yang diperlukan oleh masyarakat saat ingin mengurus surat bebas pidana. Pasalnya dengan ditandatanganinya MOU tersebut masyarakat Lamongan tidak perlu jauh-jauh mendatangi Pengadilan Negeri Lamongan untuk mendapatkan informasi persyaratan yang dibutuhkan, mereka cukup mendatangi kantor kecamatan masing-masing.Sebagai penunjang elektabilitas dan profesionalitas dalam melayani masyarakat, ke depan Pemkab Lamongan melakukan pengembangan dan peningkatan SDM melalui sosialisasi dan pembekalan yang diikuti Dinas Penanaman Modal, Mall Pelayanan Publik, serta Petugas Kecamatan masing-masing satu orang."Para pihak yang ditugaskan bersinergi dengan masyarakat dengan tidak menggangu tugas pokok di masing-masing instansi," kata Pak Bro sapaan akrab Wakil Bupati Lamongan.Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Maskur Hidayat mengatakan, dengan disepakatinya MOU ini, ke depannya dapat dilakukan penajaman secara kolektif di masing-masing kecamatan."Kita juga bisa mempertajam kembali, apabila di satu kecamatan masyarakatnya banyak yang membutuhkan, nanti camatnya bisa mengajukan kolektif. Sehingga pendaftarannya bisa di kantor kecamatan, nanti berkasnya dikirim online lalu kita verifikasi dan berkasnya akan langsung kita kirimkan ke Kantor Kecamatan, jadi informasinya di kantor kecamatan, pendaftarannya di kantor kecamatan, dan mengambil berkasnya di kantor kecamatan juga," ungkapnyaPada kesempatan yang sama juga dilakukan penandatanganan kesepakatan tentang pengembangan dan implementasi sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi dalam rangka mendukung aplikasi e-berpadu, antara Pengadilan Negeri Lamongan dengan Kejaksaan Negeri Lamongan, Kepolisian Resor Lamongan, serta Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Lamongan.Sebagai penegak hukum di Lamongan, Maskur berharap, dengan perjanjian kerja sama atau MOU tersebut dapat mempercepat dan memudahkan kebutuhan masyarakat.
Selengkapnya
Pemkab Lamongan Terima DIPA dan Buku Alokasi TKD Tahun 2023
Pemerintah Kabupaten Lamongan menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) petikan dan petikan buku alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) Tahun 2023 yang diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kepada Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, Kamis (15/12) di Gedung Negara Grahadi Surabaya.APBN 2023 untuk Jawa Timur berjumlah 3,061,17 Trillyun yang terdiri dari belanja transfer daerah dan dana desa sebesar 814,72 Trillyun, belanja kementerian negara/lembaga sebesar 1,000,84 Trillyun dan belanja non kementerian negera/lembaga 1,245,61 Trillyun.Berdasarkan DIPA Presiden yang diterima Gubernur Khofifah pada 1 Desember lalu, Kabupaten Lamongan diamanatkan pagu pada petikan buku alokasi TKD 2023 senilai 2,255,669,327."Amanat kebijakan fiskal yang kita terima harus dilakukan secara harmonis baik dari Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan pengelolaannya pun harus lebih akuntabel dan transparan," tutur Bupati yang akrab disapa Pak Yes usai menerima mandat kenegaraan sore ini.APBN 2023 harus dikelola agar dapat menahan gejolak ketidakpastian global yang masih membayangi Indonesia. Pak Yes menerangkan bahwa Lamongan juga sudah melaksanakan diskusi rancangan APBD 2023 sebagai upaya transformasi akselerasi ekonomi yang cepat dan kuat. Lamongan mengambil poin penguatan ekonomi 2023 di bidang industri pangan."RAPBD Lamongan menyepakati pendapatan daerah ditargetkan menduduki angka 3,236 Trillyun, sedangkan belanja daerah dialokasikan sebesar 3,180 Trillyun. Lamongan akan melakukan akselerais pada industri pangan utamanya yangmana dapat dijadikan bekal krisis ekonomi yang mungkin terjadi," terang Pak Yes.Usai menyerahkan, Khofifah memberikan arahan kepada Bupati/Walikota maupun pimpinan dan akademisi yang hadir untuk menguatkan sinergi agar menghasilakn signifikasi produksi sehingga lahirlah percepatan kualitas sumber daya manusia yang meningkat. Sesuai dengan fokus APBN 2023 yang diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan meningkatkan dan kesejahteraan masyarakat."Kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utama kita yang dapat kita lakukan dengan melakukan program belanja pendidikan dan kesehatan untuk pembangunan SDM, penguatan hilirisasi industri, pertumbuhan ekonomi berkesinambungan dan program lainnya," tutur Khofifah.
Selengkapnya
Tumbuhan Perekonomian Daerah, Lamongan Masuk 7 TPAKD Jatim
Menjadi bagian dari 7 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Lamongan berkomitmen untuk bersinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia dan stakeholders dalam mendorong percepatan akses keuangan di daerah.Tim yang dikukuhkan secara langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, di Ballroom Kantor OJK Regional 4 Jawa Timur, pada Kamis (15/12), terdiri dari Kabupaten Lamongan, Sidoarjo, Mojokerto, Bojonegoro, Pacitan, Tulungagung, dan Lumajang. Setelah dikukuhkannya Tim tersebut diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, mendorong keadilan sosial, mendorong peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup rakyat melalui inklusi keuangan.Di depan kepala daerah yang hadir, Khofifah mengatakan, para pemimpin daerah diharapkan menggencarkan program TPAKD untuk mendorong kredit pembiayaan melawat rentenir melalui literasi keuangan kepada masyarakat."Literasi keuangan ini menjadi bagian yang sangat penting ketika kita sangat mungkin dari sisi keuangan tinggi. Literasi keuangannya yang harus dilakukan supaya tidak terjadi disparitas seperti saat ini, sehingga menjadi bagian yang sangat penting untuk membangun literasi keuangan di lingkungan masyarakat," kata Khofifah. Selain itu, untuk mereduksi sebaran rentenir, Khofifah menekan untuk pemerintah daerah harus mendampingi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang sudah mendapatkan serifikasi dari OJK. "LKM yang sudah menerima sertifikat dari OJK memang masih kecil, tapi Saya berharap bahwa ini akan terus mendapatkan pendampingan terutama dari bupati wakil bupati yang hadir," imbuh Khofifah.Untuk dapat meningkatkan akses keuangan daerah, Khofifah berharap 7 daerah yang di kukuhkan dapat meningkatkan potensi daerah melalui Desa Devisa maupun Pertanian. "Desa devisa adalah pintu masuk untuk melakukan keuangan ingklusi dan literasi keuangan sekaligus bisa di lakukan secara lebih, ini akan jadi yang terdekat dan paling cepat untuk mereplikasi yang menjadi tempat belajar. Dan masing masing kabupaten/kota sangat baik sekali untuk melakukan percepatan pangan.Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono dalam laporannya mengatakan, terdapat 3 tantangan yang dihadapi TPAKD diantaranya meningkatkan optimisme masyarakat, mempercepat penyaluran KUR dan KURDA, dan mensinergikan TPAKD."Optimalkan peran platform digital, dan sinkronisasai data UMKM antar anggota TPAKD sehingga dapat terintegrasi dan mempermudah penyaluran KUR dan KURDA agar program-program pemerintah dalam mendukung pengembangan UMKM dapat berkesinambungan. Dan jangan lupa kolaborasi antar anggota TPAKD baik provinsi maupun Kota/Kabupaten untuk mensinergikan program-program kerjanya sehingga dapat selaras dengan local wisdom dan local needs," katanya Selain itu, sebagai penguatan perekonomian daerah, di tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Lamongan terus berkomitmen melalui berbagai upaya, mulai dari memfasilitasi UMKM yang menjadi salah satu penggerak perekonomian daerah dengan memberikan NIB, PIRT, Label Halal, BPOM, merek dan lainnya. Hingga memfasilitasi penyediaan modal melalui PNM, KUR, Koperasi, hingga lainnya.
Selengkapnya
Dialog Interaktif dengan Kepala Dinas PU Bina Marga Kab. Lamongan
Dialog Interaktif dengan Kepala Dinas PU Bina Marga Kab. Lamongan dengan tema "Jamula Wujud Komitmen Perbaikan Infrastruktur di Kabupaten Lamongan".
Selengkapnya
8000 Nelayan Lamongan Terima Perlindungan Sosial
Sebanyak 8000 nelayan menerima jaminan kesehatan dan perlindungan sosial, Rabu (1412) di pendopo lokatantra lamongan, pada acara Penilaian Rukun Nelayan Award dan Penyerahan Asuransi Ketenagakerjaan Kepada 8000 nelayan di Kabupaten Lamongan. Hal tersebut sebagaimana komitmen Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam memberikan jaminan sosial melalui perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.Diberikannya jaminan yang tersebar di 17 Rukun Nelayan tersebut, ditujukan untuk memberikan rasa ketenangan bagi para nelayan saat bekerja. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan ini diberikan secara gratis selama 3 bulan oleh Pemkab Lamongan.Hari ini secara simbolis kita serahkan 8.000 BPJS Ketenagakerjaan untuk nelayan, yang kita tahu bahwa banyak sekali kecelakaan kerja yang diakibatkan oleh pekerja di laut yang penuh resiko, tutur Bupati Lamongan Yuhronur EfendiLebih lanjut, kata Pak Yes sapaan akrab Bapak Nelayan Kabupaten Lamongan, diberikannya perlindungan sosial diharapkan dapat meringankan biaya para nelayan yang terkena musibah saat bekerja.Kalau tidak ada perlindungan sosial semacam ini nanti tidak ada yang mengurus, misalnya kalau sakit atau kecelakaan kerja biaya di rumah sakit akan ditanggung oleh asuransi dan unlimited, berapapun akan dibayar oleh asuransi. Kemudian kalau meninggal karena kecelakaan kerja akan mendapatkan nilai asuransi nilai manfaat sekitar 50 juta dan kalau meninggal tidak dalam kecelakaan atau meninggal biasa nanti akan mendapatkan 40 jutaan, ujar Pak YesTak hanya itu, sebagai pemerataan jaminan sosial bagi nelayan di Lamongan, Pemkab Lamongan akan terus menggulirkan perlindungan tersebut ke 8000 nelayan yang lain. Tahun depan kita kembangkan lagi kepada nelayan yang lain sebanyak 8000 kembali, dan kalau sudah tidak ada nelayan yang perlu dilindungi, kita berikan lagi sebagai bonus tambahan asuransi bagi panjenengan sedoyo, imbuh Pak YesPada kesempatan yang sama, berlangsung Rukun Nelayan Award, yang merupakan penghargaan bagi organisasi nelayan atas program, inovasi, dan solusi di tengah anggota nelayan.
Selengkapnya
Lamongan Lakukan Pendataan Ulang Populasi Ternak Untuk Pemerataan Vaksin
Menjelang pergantian tahun, Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lamongan lakukan pendataan ulang pada populasi ternak, khususnya pada sapi. Hal tersebut dilakukan untuk cross check data populasi sapi semenjak adanya penyakit mulut dan kuku (PMK) yang melanda, selain itu karena dinamika populasi sapi sangat cepat dengan adanya jual beli ternak yang dilakukan oleh peternak, terlebih pasca Idhul Adha dan dibukanya pasar hewan kembali pada 2 bulan terakhir ini."Jadi kami tanggal 6-10 Desember ini hanya melakukan vaksin dalam skala kecil karena sedang melakukan pendataan ulang terhadap ternak. Dilakukan pendataan ulang untuk cross check karena dinamika populasi sapi ini sangat cepat," tutur Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lamongan Moch. Wahyudi saat di temui, Rabu (14/12) di Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lamongan.Wahyudi menegaskan bahwa Dinkeswan tetap membuka pelayanan vaksin pada ternak meskipun dalam skala kecil. Lebih lanjut Wahyudi juga memaparkan persentase vaksinasi ternak yang telah dicapai Lamongan yakni 70% dari 117 ribu populasi sapi saat ini."Kita tetap melakukan vaksin, hari ini kita adakan di Kecamatan Pucuk. Capaian kami menempati angka 70% atau 69 ribu ternak, dan target kami ialah 102 ribu," tegas Wahyudi.Pendataannya sendiri dilakukan oleh petugas wilayah yang pada Desember akhir 2022 ini akan memberikan estimasi jumlah. Sehingga tindak lanjut yang akan diambil ialah melakukan full team vaksinasi massal kembali pada Januari mendatang."Pendaatan melalui petugas wilayah yang nanti akan memberikan estimais jumlah kepada kami, sehingga nanti kita bisa memperhitungkan kebutuhan dosis vaksin. Para petugas wilayah akan mengumpulkan data hingga Desember akhir dan dilanjut dengan vaksin massal full team kembali pada bulan Januari," terang Wahyudi.Pada pungkasnya Wahyudi memberitahukan bahwa Dinkeswan Lamongan terus menggelar sosialisasi untuk meyakinkan masyarakat terkiat wabah PMK yang bisa diatasi dengan vaksinasi.
Selengkapnya