Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Maka dari itu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berikut merupakan dokumen kelengkapan SAKIP Dinas PPPA Tahun 2018 : NODOKUMENDOWNLOAD1.IKU DPPPA 2018KLIK DISINI 2.RENJA 2018KLIK DISINI 3.PERJANJIAN KINERJA DPPPA 2018KLIK DISINI 4.RENCANA AKSI KLIK DISINI 5.PROSES BISNIS KLIK DISINI6.LKjIP 2018KLIK DISINI7.PAPARAN SAKIPKLIK DISINI 8.RKA 2018KLIK DISINI 9.DPA 2018KLIK DISINI
Selengkapnya
