Arsip Artikel
SAKIP 2021
Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Maka dari itu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berikut merupakan dokumen kelengkapan SAKIP Dinas PPPA Tahun 2021 : NODOKUMENDOWNLOAD1.IKU DPPPA 2021 KLIK DISINI 2.RENJA 2021KLIK DISINI 3.PERJANJIAN KINERJA DPPPA 2021 KLIK DISINI 4.RENCANA AKSI KLIK DISINI 5.PROSES BISNIS KLIK DISINI6.POHON KINERJA KLIK DISINI 7.LKjIP 2021KLIK DISINI8.LAPORAN KINERJA INDIVIDU TB 1 2021KLIK DISINI9. LAPORAN KINERJA INDIVIDU TB 2 2021KLIK DISINI 10.LAPORAN KINERJA INDIVIDU TB 3 2021 KLIK DISINI 11.LAPORAN KINERJA INDIVIDU TB 4 2021 KLIK DISINI 12.INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 2021 KLIK DISINI 13.PAPARAN SAKIPKLIK DISINI 14.RKA 2021KLIK DISINI 15.DPA 2021KLIK DISINI
Selengkapnya
ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PEMENUHAN HAK ANAK
Kamis 04 Maret 2021 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan melaksanakan Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak di Ruang Candra Kirana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Protokol Kesehatan.Dalam rangka mewujudkan Pembangunan Kabupaten Lamongan Layak Anak yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya Pemerintah yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak anak. Sebagai Bukti Bahwa Pemerintah Kabupaten Lamongan Telah Berkomitmen Dalam Pembangunan Bidang Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Anak. Kegiatan tersebut diikuti 27 peserta dari seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Lamongan. Kegiatan Ini diselenggarakan dengan tujuan agar pembentukan Kecamatan Layak Anak Sampai Kelurahan dan Desa Layak Anak demi terwujudnya Kabupaten Layak Anak, Dengan Cara Membentuk Sub Gugus Tugas di tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa. Selain Itu Juga kegiatan ini bertujuan untuk membangun inisiatif Pemerintahan Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Desa yang mengarah pada upaya Pemenuhan Hak Anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak di Kabupaten Lamongan.
Selengkapnya