Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Maka dari itu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berikut merupakan dokumen kelengkapan SAKIP Dinas PPPA Tahun 2020 : NODOKUMENDOWNLOAD1.IKU DPPPA 2020 KLIK DISINI 2.RENJA 2020KLIK DISINI 3.PERJANJIAN KINERJA DPPPA 2020KLIK DISINI 4.RENCANA AKSI KLIK DISINI 5.PROSES BISNIS KLIK DISINI6.LKjIP 2020KLIK DISINI7.PAPARAN SAKIPKLIK DISINI 8.RKA 2020KLIK DISINI 9.DPA 2020KLIK DISINI
Selengkapnya
