BADAN PENDAPATAN DAERAH
  1. Home
  2. Arsip Artikel

Arsip Artikel

Bimbingan Teknis Peningkatan Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kab Lamongan Tahun 2023

    Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan melaksanakan bimbingan teknis bertema Peningatan Pajak Daeraah yang diselenggarakan di Batu, Jawa Timur pada tanggal 21-22 Juli 2023. Bimbingan Teknis berisi penyampaian materi berikut ini :1.       Materi ke-1 yaitu Strategi dan Inovasi dalam Optimalisasi Pajak Daerah;2.       Materi ke-2 yaitu Membangun Komunikasi yang Efektif dan Penguatan Integritas;3.       Materi ke-3 yaitu Optimalisasi Digitalisasi Pajak dan Retribusi Daerah;4.       Materi ke-4 yaitu Kerangka Sistem dalam Peningkatan PAD;  dan5.       Outbond di luar ruangan untuk menambah keakraban antar pegawai bapenda.    Acara bimbingan teknis ini diharapkan menjadi peningkatan kapasitas keahlian pegawai Bapenda kab Lamongan.

Selengkapnya
RAPAT EVALUASI PENDAPATAN PAJAK PBB-P2 POSISI BULAN JULI 2023

        Rapat koordinasi tentang evaluasi pendapatan Pajak PBB-P2 Kabupaten Lamongan posisi bulan Juli 2023 telah dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2023 bertempat di Ruang Pertemuan Erlangga Pemerintah Kabupaten Lamongan yang dipimpin oleh Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan dengan mengundang Camat se- Kabupaten Lamongan dan OPD terkait. Pada rapat tersebut Kepala Bapenda Kabupaten Lamongan telah menyampaikan tentang perkembangan pendapatan pajak PBB-P2 posisi per tanggal 28 Juli 2023 adalah telah mencapai sebesar 48,64% atau terealisasi sebesar Rp. 22.857.146.716 dari plafond ketetapan PBB tahun 2023 sebesar Rp. 46.995.032.929. Terdapat 2 kecamatan yang PBB nya telah lunas 100% yaitu Kecamatan Mantup yang telah lunas pada bulan Mei 2023 dengan plafond ketetapan PBB sebesar Rp. 1.409.473.404,- dan Kecamatan Kalitengah telah  lunas pada bulan Juli 2023 dengan plafond ketetapan PBB sebesar Rp. 809.676.372.    Pada kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan berharap pada tahun 2023 ini harus ada peningkatan pembayaran PBB secara digital atau berbasis elektronik dan agar dilakukan evaluasi terkait perkembangan pembayaran PBB secara digital secara kontinyu setiap minggu.

Selengkapnya