Arsip Artikel
Pengertian dan Fungsi Partai Politik
Dalam kehidupan sehari – hari kita sering mendengar istilah politik, akan tetapi apakah kita mengerti apa definisi dari politik itu sendiri? Politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis yang artinya negara. Dalam arti luas, politik adalah suatu aktivitas yang dibuat, dipelihara, dan di gunakan untuk masyarakat untuk menegakkan peraturan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Menurut Aristoteles, politik merupakan ”master of science”, maksudnya bukan dalam arti ilmu pengetahuan melainkan ia menganggap pengetahuan tentang politik merupakan kunci untuk memahami lingkungan. Politik tidak bisa dipisahkan oleh dua aspek yaitu konflik dan kerja sama. Dalam sebuah peraturan, bisa saja ada pihak yang tidak dapat menerima peraturan yang telah di tetapkan. Mungkin mereka memiliki perbedaan pendapat, perbedaan kepentingan dan ketidakcocokan tentang aturan itu sendiri. Hal seperti itu bisa menimbulkan sebuah konflik. Di sisi lain, dalam membuat atau menjalani sebuah aturan, seseorang membutuhkan orang lain agar mendapat tujuan yang mereka inginkan. Oleh sebab itu, muncullah keinginan untuk bekerja sama sehingga konflik dan kerja sama tersebut merupakan hal yang tidak terlepas dari politik. Tetapi bagaimanapun juga, politik seharusnya digunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah daripada untuk mencapai suatu tujuan dari suatu golongan tertentu. Salah satu wujud pelibatan masyarakat dalam proses politik adalah pemilihan umum (pemilu). Pemilu merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut menentukan figur dan arah kepemimpinan negara atau daerah dalam periode tertentu. Ketika demokrasi mendapat perhatian yang luas dari masyarakat dunia, penyelenggaraan pemilu yang demokratis menjadi syarat penting dalam pembentukan kepemimpinan sebuah negara. Pemilu memiliki fungsi utama untuk menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar mendekati kehendak rakyat. Oleh karena itu, pemilu merupakan salah satu sarana legitimasi kekuasaan. Pemilu dapat dikatakan aspiratif dan demokratis apabila memenuhi beberapa persyaratan. Pertama, pemilu harus bersifat kompetitif, dalam artian peserta pemilu harus bebas dan otonom. Kedua, pemilu yang diselenggarakan secara berkala, dalam artian pemilu harus diselenggarakan secara teratur dengan jarak waktu yang jelas. Ketiga, pemilu harus inklusif, artinya semua kelompok masyarakat harus memiliki peluang yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu. Tidak ada satu pun kelompok yang diperlakukan secara diskriminatif dalam proses pemilu. Keempat, pemilih harus diberi keleluasaan untuk mempertimbangkan dan mendiskusikan alternatif pilihannya dalam suasana bebas, tidak di bawah tekanan, dan akses memperoleh informasi yang luas. Kelima, penyelenggara pemilu yang tidak memihak dan independen. Dalam kedudukannya sebagai pilar demokrasi, peran partai politik dalam sistem perpolitikan nasional merupakan wadah seleksi kepemimpinan nasional dan daerah. Pengalaman dalam rangkaian penyelenggaraan seleksi kepemimpinan nasional dan daerah melalui pemilu membuktikan keberhasilan partai politik sebagai pilar demokrasi. Penyelenggaraan pemilu tahun 2004 dinilai cukup berhasil oleh banyak kalangan, termasuk kalangan internasional. Dengan gambaran ini dapat dikatakan bahwa sistem perpolitikan nasional dipandang mulai sejalan dengan penataan kehidupan berbangsa dan bernegara yang di dalamnya mencakup penataan partai politik. Peran partai politik telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi sistem perpolitikan nasional, terutama dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang dinamis dan sedang berubah. Jika kapasitas dan kinerja partai politik dapat ditingkatkan, maka hal ini akan berpengaruh besar terhadap peningkatan kualitas demokrasi dan kinerja sistem politik. Oleh karena itu, peran partai politik perlu ditingkatkan kapasitas, kualitas, dan kinerjanya agar dapat mewujudkan aspirasi dan kehendak rakyat dan meningkatkan kualitas demokrasi. Sesuai Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mengenai penyampaian data partai politik yang telah berbadan hukum, ada 75 partai politik yang telah berbadan hukum, sedangkan untuk Kabupaten Lamongan ada 23 partai politik yang telah melaporkan keberadaanya ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan. Dari 75 partai politik hanya 24 partai yang dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu tahun 2024.
Selengkapnya
Senarai Produk Hukum Bakesbangpol Kabupaten Lamongan
Senarai Produk Hukum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut: NO PRODUK HUKUM SEKRETARIAT 1. Bagian Umum - SK Pengurus Barang Pengguna ; Pengurus Barang Pembantu - SK Pengurus Barang Pengelola - SK Pengguna Barang ; Kuasa Pengguna Barang - SK Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang - SK Pejabat Penatausahaan Barang Pengelola BIDANG IDEOLOGI, WASBANG, DAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA 1. SK Forum Kerukunan Umat Beragama 2. SK Forum Pembauran Kebangsaan 3. SK Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan 4. SK Gerakan Nasional Revolusi Mental 5. SK Tim Terpadu P4GN 6. SK Tim Pembinaan dan Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 1. SK Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Bantuan Partai Politik BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK 1. SK Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Lamongan 2. SK Timpora Kabupaten Lamongan 3. SK Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten Lamongan 4. SK Forum Kewaspadaan Dini Daerah (FKDM) Kabupaten Lamongan
Selengkapnya
Kaban Kesbangpol Hadiri Upacara Virtual Peringatan Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-59
Lapas Kelas IIB Lamongan Kanwil Kemenkumham Jatim mengikuti kegiatan upacara puncak Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-59 dengan mengusung tema “Pemasyarakatan Semakin PASTI dan BerAKHLAK” pada Selasa (2/5).Kepala Bakesbangpol, Dianto Hari Wibowo, menghadiri upacara tersebut melalui Zoom. Selain itu, kegiatan juga diikuti oleh stakeholder terkait, seperti perwakilan Polres Lamongan, Kodim 0812/Lamongan, Kejaksaaan Negeri Lamongan, dan lain-lain.Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna Laoly, bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam sambutannya, Yasonna mengucapkan selamat Hari Idulfitri 1444 H. Dirinya meminta agar momentum hari raya ini dimanfaatkan untuk saling bersilaturahmi, memaafkan, introspeksi, dan memperluat rasa kebersamaan.Dalam menutup sambutannya, Yasonna juga mengingatkan kepada seluruh pegawai Kemenkumham agar bersiap kembali bekerja, bersinergi dan berkolaborasi dalam penyelesaian target, dan meningkatkan kedisiplinan guna meningkatkan optimalisasi pelaksanaan tugas dan melayani masyarakat.
Selengkapnya
Tingkatkan Pengawasan Orang Asing, Bakesbangpol Hadiri Rakor Timpora
Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) Kabupaten Lamongan dilaksanakan di Tanjung Kodok Beach Resort pada Kamis (4/5). Kabid Kewaspadaan Nasional dan Pengawasan Konflik Bakesbangpol Kabupaten Lamongan, Choirul Umami, turut hadir sebagai peserta.Kadiv Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jatim, Hendro Tri Prasetyo, mengungkapkan bahwa jumlah WNA di Lamongan tidak terlalu banyak karena tidak banyak kegiatan industrial, pertambangan maupun wisatawan.Namun, Lamongan merupakan salah satu daerah kantong PMI sehingga rentan terjadi perkawinan campur. Permasalahannya, PMI tersebut banyak yang tidak menyadari hukum kewarganegaraan Indonesia sehingga anak mereka diperlakukan seyogianya WNI, dengan memondokkan anak mereka ke pondok pesantren, padahal anak mereka memiliki dwikewarganegaraan.Sebayang, Kabid Perizinan Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jatim turut menekankan pentingnya Timpora untuk memonitor dan mencegah penyalahgunaan dan pelanggaran yang dilakukan oleh WNA di Indonesia. Sehingga begitu ada permasalahan dapat segera dikoordinasikan dan dapat dengan cepat memberikan solusi.Kegiatan Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) Kabupaten Lamongan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak berjalan aman dan lancar guna menyinergikan pihak sesuai tugas dan fungsi dalam memonitor WNA di wilayah Kabupaten Lamongan. p { line-height: 115%; margin-bottom: 0.25cm; background: transparent }
Selengkapnya
Memupuk Semangat Bekerja dan Kebersamaan melalui Upacara Hari Senin
Pada hari Senin (8/5), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan melaksanakan upacara bendera. Giat tersebut dihadiri seluruh pegawai Bakesbangpol Lamongan dan diisi sambutan dari Kepala Bakesbangpol, Dianto Hari Wibowo.Dalam sambutannya, Kaban Kesbangpol menyampaikan bahwa semangat bekerja bisa dimulai dengan kegiatan upacara, hal ini bisa menumbuhkan rasa semangat, kebersamaan dan disiplin dalam bekerja. “Mari terus memelihara rasa kebersamaan, tulus bekerja, berkarya untuk menjadikan Bakesbangpol adalah OPD yang berintegritas. Saling mendukung satu sama lain antar bidang san saling memotivasi demi tercapainya visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan” tambahnya.
Selengkapnya
Pembukaan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Mendukung Keluarga dalam Melawan Ekstremisme Kekerasan
Kegiatan Pembukaan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Mendukung Keluarga dalam Melawan Ekstremisme Kekerasan (CVE) dengan Meningkatkan Kemampuan Operasional dan Pekerjaan Multi Lembaga oleh BNPT dan Hedayah Tahun 2023 dilaksanakan pada Selasa (9/5) di Hotel JW Marriott Surabaya.Kegiatan ini dilakukan oleh BNPT bekerja sama dengan Hedayah guna menyoroti dan mengantisipasi adanya permasalahan Kekerasan terhadap perempuan korban radikalisme ataupun pelaku terorisme. Hal ini sangat mengganggu kestabilan dan kondusifitas Indonesia karena pada saat ini pelaku terorisme tidak hanya dilakukan oleh kaum lelaki akan tetapi juga merambah pada peran perempuan. Kegiatan ini dilakukan guna menjalin hubungan baik dan koordinasi antar lembaga terkait penanganan dan pencegahan permasalahan radikalisme yang mengancam berbagai aspek kehidupan Berbangsa dan Bernegara terutama saat ini telah banyak memapar generasi muda dan kamu wanita di Negara Indonesia. Kekerasan terhadap perempuan ataupun paparan radikalisme di kalangan perempuan saat ini sedang dalam ranah yang mengkhawatirkan, karena beberapa aksi radikalisme di Indonesia akhir-akhir ini sering dilakukan oleh kaum wanita oleh sebab itu penanganan dan sosialisasi deradikalisasi ini harus bisa dikampanyekan secara masif untuk bisa memutus mata rantainya.
Selengkapnya