BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

Artikel Bagian Tata Pemerintahan

Rapat Verifikasi dan Kualitas Kontrol Penetapan dan Penegasan Batas Desa

"Rapat Verifikasi dan Kualitas Kontrol Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Wilayah Bakorwil III Malang"Malang (21/06/2023) Mewakili Kepala Bagian Tata Pemerintahan Lamongan, Wachid Mufti Adi Ikhsan, S.IP (Adm Kewilayahan) beserta Tim Teknis Alifah, ST (ITN Malang) Menghadiri Rapat digelar oleh Dinas PMD Prov Jatim dalam rangka Mengkoordinasi kegiatan Verifikasi dan Kontrol Kualitas yang sudah dilaksanakan dan yang akan dilakukan dalam Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Wilayah Bakorwil III Malang. Hal ini diperlukan agar tujuan Percepatan dan Pelaporan Penetapan Batas Desa yang ada di Jawa Timur dapat tercapai. Target Verifikasi Teknis Batas Desa yang ditetapkan untuk tahun 2023 adalah sebanyak 2.450 Desa di 26 Kabupaten dan Penetapan Batas Desa yang dituangkan ke dalam Perbup akan ditargetkan sejumlah 479 Desa di 7 Kabupaten termasuk Kabupaten Lamongan. Tahun 2023 ini Kabupaten Lamongan sudah melaksanakan penegasan di 12 Desa di Kecamatan Lamongan yang bertahap selanjutnya pembuatan berita acara antar desa yang berbatasan, dan saat ini dilalukan verifikasi dan kualitas kontrol dari Tim Pusat Badan Informasi Gesospasial. Terdapat 462 Desa di Kabupaten Lamongan dengan kata lain memerlukan waktu dalam penegasan batas desa secara merata di Kabupaten Lamongan dan juga dikarenakan Aspek Yuridis dan Teknis menjadi faktor dalam melakukan pemetaan batas desa yang akan dilakukan secara partisipatif dengan harapan proses penetapan dan penegasan batas desa dapat berjalan lancar, sehingga kemudian batas wilayah dapat ditetapkan tanpa hambatan. Fathir, 2023

Selengkapnya
Rapat Inventarisasi Nama Rupabumi di Kabupaten Lamongan

"Rapat Inventarisasi Nama Rupabumi di Kabupaten Lamongan"

Selengkapnya
Rapat Evaluasi Triwulan II Penerapan SPM TA 2023

"Rapat Evaluasi Triwulan II Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun Anggaran 2023"

Selengkapnya
Sosialisasi Hasil Pelacakan Batas Kecamatan Di Kab Lamongam

Ruang Rapat Andongsari lt. 5 Sekretariat Kabupaten Lamongan, Bagian Tata Pemerintahan melaksanakan Rapat Verifikasi Batas Di Kecamatan Lamongan yang melibatkan 12 desa di Kec. Lamongan dan Desa yang bersebelahan dari Desa di kecamatan Tikung, Kec. Turi, Kec. Mantup. Dimana tujuan hasil ini akan dilakukan verifikasi awal yang bertujuan untuk konfirmasi batas sesuai dengan ada di wilayah masing-masing Desa yang bersebelaham dengan desa disebelahnya. Dan juga menjadikan peta yang sekarang menjadi rincik dirubah Sifat data menjadi definitif dan menjadi 1 peta data di indonesia agar menjadi acuan dalam berbagai kebijakan yang ada.Pada Bulan Maret 2023 sudah dilakukan Sosialisasi dan Bimtek di lanjut pilot project di 12 desa di kecamatan lamongan yang selanjutnya dilakukan tracking mandiri oleh masing-masing operator desa dan juga bekerja sama dengan tim Ahli dari ITN Malang. Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.Adapun penetapan dan penegasan batas desa bertujuan untuk menciptakan tertib pemerintahan pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap wilayah suatu desa yang memenuhi aspek batas teknis dan yuridis. “Oleh karena itu, melalui kegiatan ini mari kita tingkatkan komitmen kita untuk bersama-sama bersinergi dan berkolaborasi dalam mencapai tujuan amanat peraturan presiden tersebut”, ujar Kepala Bagian Tata Pemerintahan Lamongan Moch Naim, S.Sos, M.SiFathir, 2023

Selengkapnya
Rapat Zoom Meeting Evaluasi Capaian Penerapan SPM Triwulan I TA 2023

Lamongan, 13 Juni 2023 bertempat di Kantor Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Kabag Tata Pemerintahan beserta Tim Penyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM) mencermati Rapat Zoom Meeting "Evaluasi Capaian Penerapan SPM Triwulan I Tahun Anggaran 2023" yang diselenggarakan oleh DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENDAGRI. Perlu diketahui Capain Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Lamongan berada di peringkat 2 priode triwulan I tingkat Kab/Kota Nasional, kedepannya Kabupaten Lamongan pada TA 2023 ditriwulan akhir mendapatkan peringkat pertama. 

Selengkapnya
Rapat BINWAS Pelaksanaan SPM Sub Urusan Bencana Di Jawa Timur Tahun 2023

Tanggal 08 Juni 2023 bertempat di BAKORWIL  1 Kota Madiun, memenuhi undangan BPBD Provinsi Jawa Timur Kepala Bagian Tata Pemerintahan Moch. Naim, S.Sos, M.Si beserta tim pelaksana penerapan SPM kabupaten Lamongan Dyan Kartikasari, S.Sos, M.Si menghadiri secara langsung Rapat Bimbingan dan Pengawasan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Di Jawa Timur Tahun 2023.Maksud dan tujuan diadakan rapat meliputi agar melakukaan pembinaan dan pengawasaan pelaksanaan SPM sub urusan bencana yang ada di Kab/kota se Jawa Timur dengan Tujuan yaitu untuk menyamakan persamaan presepsi SPM urusan bencana sesuai undang-undang yang berlaku agar sesuai dengan dipusat. Kepala BPBD Jatim dan juga Kepala BAKORWIL 1 Jatim  menyampaikan beberapa hal Mengingat ancaman bencana yang ada di Jawa Timur, BPBD Prov Jatim berharap pada tahun ini agar Kab/Kota  untuk memastikan keterisiian dalam mengimput data dan terlaporkan secara rutin meliputi pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana guna memenuhi SPM Sub urusan bencana agar tercapainya keberhasilan dalam penanganan tersebut. Narasumber KEMENDAGRI Benjamin Sibarani, ST, MM dengan materi Pelaporan SPM mengungkapkan pencapain Jawa Timur SPM sub urusan bencana tidak merata dari terjadinya fluktuasi dari  tahun 2019 hingga 2022 dan juga kab/kota banyak yang tidak mencapai hingga di angka 100% dalam urusan bencana, diharapkan tren tingkat capaian tiap tahun harus naik di Kab/Kota se Jawa Timur. Terdapat 4 kesalahan dan masalah1. Pengumpulan data2. Perhitungan kebutuhan3. Penyusunan rencana4. Pelaksanaan pemenuhan pelayananDan juga permasalahan di daerah1. Minimnya anggaran2. Kurangnya SDM dalam melaksanakan penerapan SPM3. Minimnya sarana & prasaranaYang mana dalam penanggulangan bencana adalah urusan wajib pemerintah daerah. Hal ini jelas tertera dalam Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 tahun 2018 tentang Standar Teknis pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana.

Selengkapnya
Rapat Penyelenggaraan Nama Rupabumi di Provinsi Jawa Timur

DPSDM Malang 05 Juni 2023, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Moch Naim, MM beserta staf subbag Administrasi Kewilayahan Wachid M.A.I menghadiri Rapat Penyelenggaraan Nama Rupabumi di Provinsi Jawa Timur. Adapun undangan yg diperuntukkan dari kab/kota yaitu Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Dinas Permukiman Rakyat/Tata Ruang di Kab/Kota Wilayah Bakorwil Bojonegoro. Rapat ini bertujuan Mensosialisasikan tentang penamaan nama Rupabumi, menfasilitasi penamaan Rupabumi serta pentingnya data dalam proses pembangunan daerah dan melakukan persamaan presepsi antara Provinsi Jawa Timur dan Pusat Badan Informasi Geopasial.Kepala Biro Pemerintahan Jawa Timur bpk. 'Jempin Marbun' mengatakan penamaan Nama Rupabumi merupakan hal yg penting, baik dari segi unsur alami maupun unsur buatan serta  kepentingan pembangunan dan tata letak secara geografis yang sudah diatur dalam perundang-undang. Pada Tahun 2022 perolehan Award Bhumandala didapatkan oleh Provinsi Jawa Timur dalam penamaan nama Rupabumi no 2 dibawah Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Lamongan sendiri berada  diperingkat 2 dengan total penamaan Rupabumi sebanyak 8091 dibawah Kabupaten Sidoarjo yg memiliki 8259 Rupabumi di tingkat Provinsi Jawa Timur. Narsum BIG 'Ronald David Michael' Pokja Toponim, mengungkapkan strategi dan tingkat lanjut penyelenggaraan Nama Rupabumi 1. Tingkat Penamaan Rupabumi Yaitu perlu dilakukan dan ditingkatkan, perluasan metode dengan memanfaatkan data sekunder, tingkat kualitas data, memiliki target yang jelas, evaluasi dan monitoring. 2. Tingkat Penalaahan Rupabumi Persiapkan data acuan resmi, melibatkan OPD terkait, dokumen pendukung, evaluasi dan monitoring. 

Selengkapnya
Workshop Finalisasi Draft Hasil Revisi dan Penyederhanaan IKK LLPD

Mewakili Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Moh. Naim, MM menghadiri Workshop Finalisasi Kinerja Kunci Pemerintahan Penyenderahaan Indikator Kinerja Kunci Pemerintahan Kabupaten/Kota pada LPPD sebagai dasar revisi Permendagri No.18/2020 bertempat di Hotel Gammara Makassar Sulawesi Selatan 30 mei 2023.Yang dimana maksud dari workshop LPPD tahun 2023 yaitu sebagai dasar Pemendagri Nomor 18/2020 dalam  rangka melaksanakan amanat pasal 25 ayat 5 permendagri no 18/2020 bahwa "IKK dan bobot nilai dapat dirubah, ditambah dan disempurnakan oleh mentri setelah berkoordinasi dengan kementrian/lembaga serta mempertimbamgkan masukan dari pemerintah daerah kab/kota. Selain itu juga mengindentifikasikan masukan pemerintah daerah atas usulan penyederhanaan ikk.Deddy irawan Direktur Evalusi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah, Kemendagri)  dengan adanya rapat ini bisa menyetujuhi penyederhanaan ikk ini di hari ini juga, akan tetapi belum dilaksanakan ditahun ini juga.Banyaknya silang pendapat dari pemerintah kab/kota tetang adanya penyederhanaan indikator ikk LPPD ini seperti yg diungkap dari perwakilan kab/kota Lamongan "Dikatakan bahwa dengan penyerdehanaan IKK ini apakah outcome yang tidak kesenambungan ke outcome baru tidak harus dilaksanakan? Dikarenakakan LPPD sendiri merukahan hasil urusan pemerintah daerah yang akan diterima oleh publik ujarnya".Dan adapun juga IKK yg tidak ada kewenangan dari kabupaten/kota dan berbagi pendapat juga mengatakan bahwa setiap pendapat yang masukan dikabupaten/kota agar ditampung terlebih dahulu agar kemudian dievaluasi oleh tim teknis agar disusun lebih rapi lagi, tetapi sesuai dengan tujuan dari adanya workshop ini untuk mengindentifikasikan masukan dari kabupaten/kota.Selasa, 30 Mei 2023Fathir

Selengkapnya
Rapat Koordinasi Penanganan & Keamanan Natal dan Tahun Baru 2022

Rapat Koordinasi Penanganan & Keamanan Natal dan Tahun Baru 2022

Selengkapnya